Tak Punya Kewenangan Urus Jabatan, KPK Nilai Rommy Tak Bermain Sendiri, Dengan Siapa???






Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, mantan Ketum PPP Romahurmuziy tidak sendiri dalam dugaan suap jabatan tinggi di Kementerian Agama. Sebab, posisi Rommy di DPR hanya sebagai anggota DPR di Komisi XI yang membidangi urusan keuangan dan perbankan.

"Romahurmuziy tidak punya kewenangan untuk mengurus jabatan tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin dikerjakan sendiri," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Senin (18/3).

"Beliau tidak berhubungan langsung kalau dilihat tupoksi. Kalau kita lihat beberapa kasus yang pernah disidik dan dituntut KPK, kadang tupoksi kementerian tidak selalu berhubungan apa yang dikerjakan,"imbuhnya.

Syarif menerangkan, kasus yang menjerat Romy memang tidak terjadi satu atau dua kali. Dia mencontohkan pada kasus mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq terkait suap kuota impor daging. Lutfhi pada saat itu berada di Komisi I DPR RI dengan ruang lingkup luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika serta intelijen.

"Ada juga pernah OTT DPRD di Bali, tapi ada mengurus proyek di Sumatera Barat jadi tidak bisa dijadikan pola relasi, jadi bisa saja lintas sektor, termasuk hal ini," tukasnya.

Dengan demikian, KPK menduga bahwa kasus ini lebih mengarah terhadap Romy selaku Ketua Umum PPP. Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ini merupakan kader dan menjadi bagian dari Majelis Tinggi PPP. "Tapi saya pikir kasus ini kental hubungan kepartaian," tegas Syarif.

Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Diduga Romahurmuziy menerima duit total Rp 300 juta untuk membantu meloloskan seleksi pejabat dalam mendapat posisi tinggi di Kemenag.

Selain Romahurmuziy, dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Kedua orang inilah yang diduga sebagai pemberi suap kepada Romahurmuziy.

Pemberian uang kepada Romahurmuziy, menurut KPK, pertama kali terjadi saat Haris datang ke kediaman Rommy pada 6 Februari 2019 sebesar Rp 250 juta. Adapun untuk penerimaan kedua, Rommy diduga menerima uang dari Muafaq dengan total Rp 50 juta diserahkan pada Jumat (15/3). Uang ini disita dari asisten Romahurmuziy, Amin Nuryadin (ANY).

Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JAWAPOS.COM