Pelaku Penganiayaan Siyono Semestinya Dihukum Berat






Jakarta – Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Mudzakir menilai penganiayaan yang berujung pada kematian Siyono oleh aparat Densus 88 merupakan tindak pidana, dan pelaku semestinya dihukum berat.

“Seharusnya itu kan tindak pidana yang sangat jelas, yakni Siyono mati di dalam tahap penyidikan di kantor penyidik, yang semestinya siapa yang bertanggung jawab itu sangat jelas sekali,” kata Mudzakir kepada Kiblat via telepon, Selasa (19/03/2019).

Menurutnya, hal itu juga diperkuat dengan hasil autopsi yang sangat jelas menunjukkan bahwa imam masjid asal Klaten itu meninggal bukan secara alamiah. Sebaliknya, dia meninggal karena ada tindakan kekerasan.

“Oleh sebab itu semestinya dari pihak kepolisian itu memproses pada penyidik yang bersangkutan untuk dimintai pertanggung jawaban terhadap matinya saudara almarhum Siyono ini,” sambung Mudzakir.

Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta itu juga mengkritisi sanksi etik yang ditetapkan pada oknum Densus 88. Dia menilai hukuman yang diberikan kepada pihak bersangkutan tidak layak. Semestinya pelaku diberi hukuman berat, karena menyangkut kematian.

“Kalau memang dia itu terbukti melakukan tindakan penganiayaan dan seterusnya yang menimbulkan akibat kematian, mestinya yang bersangkutan diproses ke pengadilan dan selanjutnya dihukum dengan hukum yang berat bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penyiksaan,” tuturnya.

Hukuman berat bagi penegak hukum yang menyiksa hingga menyebabkan kematian didasarkan pada dokumen PBB yang telah ditandatangani Indonesia, yang intinya adalah tunduk pada aturan anti penyiksaan dalam konteks proses penegakan hukum. “Mestinya penandatanganan itu akan memberikan yang disebut pemberatan terhadap kasus orang yang bertanggung jawab akan penganiayaan saudara Siyono,” ujar Mudzakir.


Dia menilai kasus kematian Siyono menjadi taruhan Republik Indonesia, yang telah menandatangani dokumen PBB tentang anti penyiksaan. Dengan adanya temuan penyiksaan, maka ada kemungkinan Indonesia ditegur oleh lembaga internasional terkait proses penyidikan Siyono.

“Maka sebaiknya internal kepolisian itu segera untuk memeriksa orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kematian saudara Siyono ini,” tandas Mudzakir.

Siyono diciduk Densus 88 pada Maret 2016 tak lama setelah melaksanakan shalat Maghrib di Masjid Muniroh dekat rumahnya di Desa Pogung, Klaten. Beberapa hari berselang dia dipulangkan ke keluarganya dalam keadaan lebam tak bernyawa. Setelah dilakukan autopsi, diketahui Siyono meninggal karena mengalami patah tulang rusuk yang menembus jantung akibat pukulan benda tumpul.

Keluarga yang didampingi Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) kemudian melaporkan kasus kematian Siyono ke Polres Klaten pada Mei 2016. Tiga tahun berlalu, tak ada perkembangan dalam penanganan kasus tersebut. TPK kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Klaten terkait kasus tersebut, dengan Polres Klaten sebagai termohon.

KIBLAT.NET