Negara-negara Mayoritas Muslim Didesak Tekan Cina Akhiri Penindasan Uighur






Doha – Cendekiawan Muslim Uighur yang tergabung dalam Society of the Muslim Scholars of East Turkistan (SMSET) mendesak negara-negara mayoritas Muslim untuk menekan Cina agar mengakhiri tindakan keras terhadap etnis mereka.

Menurut panel PBB, lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp konsentrasi di wilayah barat yang terpencil. Para cendekiawan menyebut Cina telah melakukan pelanggaran HAM secara sistematis, terkait agama dan budaya Uighur.

“Pemerintah Cina melancarkan perang budaya terhadap rakyat kami dengan mencoba memaksa kami untuk meninggalkan kepercayaan Muslim kami dan warisan kami. Memaksa kami untuk menjadi ateis dan komunis seperti masyarakat mayoritas Cina,” kata Abdel Khaleq Uighur dari SMSET di Doha, Qatar pada Selasa (19/03/2019).

Pada bulan Januari, Cina mengeluarkan undang-undang baru untuk mengatur Islam dalam lima tahun ke depan. Beijing akan menulis ulang bagaimana agama itu dipraktikkan dalam bentuk Sinifikasi, yaitu proses peleburan komunitas non-Cina ke dalam mayoritas budaya Cina Han.

Jalan Sutra Kuno

Orang-orang Uighur, yang tanah kelahirannya berada di jantung Jalan Sutra kuno, mengatakan Beijing melihat kehadiran mereka sebagai penghambat perkembangan ekonomi dan ekspansi ke arah barat melalui Belt and Road Initiatif (BRI).

Diluncurkan pada 2013, dorongan investasi besar-besaran ini bertujuan untuk membiayai dan membangun infrastruktur di sekitar 80 negara di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah dan sebagian Eurasia.

“Dengan kereta api berkecepatan tinggi dan perkembangan transportasi darat yang ditingkatkan lainnya, Cina berusaha untuk mempromosikan perdagangan darat dan laut secara simultan antara Cina dan Timur Tengah,” kata Wang Jian, seorang profesor sejarah dan ekonomi politik internasional di Akademi Ilmu Sosial Shanghai dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada 2017.

Mohamad Mahmoud, dari SMET, berpendapat bahwa janji-janji Cina akan kekayaan besar dan pembangunan ekonomi dari proyek-proyek BRI-nya telah mencegah negara-negara mayoritas Muslim untuk mengatasi tindakan keras terhadap warga Uighur.

“Saya berharap bahwa negara-negara Muslim dapat mengatasi ketakutan mereka terhadap Cina dan mengatasi pelanggaran HAM beratnya terhadap komunitas kami,” katanya.

Menurut laporan Amnesty 2018, seorang Uighur dapat dianggap sebagai seorang ekstremis ketika menampakkan syiar-syiar Islamnya, seperti menumbuhkan janggut, mengenakan jilbab atau jilbab, sholat rutin, puasa atau menghindari alkohol, dan memiliki buku atau artikel tentang Islam atau budaya Uighur.

Pekan lalu, pemerintah Cina menerbitkan makalah yang menguraikan dan mempertahankan kebijakannya terhadap Uighur sebagai langkah “deradikalisasi”. Koran itu mengakui penangkapan 13.000 Muslim Uighur sejak 2014.

Menanggapi klaim pemerintah tentang “terorisme dan radikalisme” di wilayah itu, Mahmoud mengatakan klaim pemerintah Cina itu tidak benar.

“Rakyat kami tidak mencari pemisahan dan tidak ada terorisme atau pemberontakan bersenjata di Turkistan Timur,” katanya. “Satu-satunya terorisme di wilayah ini berasal dari pemerintah Cina sendiri.”

KIBLAT.NET