Komunis China: Ada 13 ‘Teroris’ Ditahan Sejak 2014






Pihak berwenang China menangkap setidaknya 13.000 ‘teroris’ di Xinjiang sejak 2014, menurut dia hari ini (18 Maret), dalam sebuah makalah kebijakan untuk membela langkah-langkah kontroversial untuk mencegah penyebaran apa yang disebut China ‘deradikalisasi’ kalangan Muslim di bagian barat.

China telah menghadapi tekanan internasional untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas di mana pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkannya sebagai pusat penahanan bagi jutaan etnis Uighur dan Muslim.

Beijing beralasan perlunya langkah itu untuk mengekang ancaman militan dan menempatkan mereka di pusat pelatihan kejuruan yang disebutnya “Kamp Pendidikan Ulang”.

China mengklaim sejak 2014, Xinjiang telah “menghilangkan 1.588 kelompok terorisme, menahan 12.995 orang, menyita 2.052 bahan peledak, menghukum 30.645 orang karena kegiatan keagamaan dan menyita 345.229 salinan materi agama yang melanggar hukum.”
Namun menurut surat kabar itu, hanya segelintir orang yang menghadapi hukuman berat seperti itu termasuk mereka yang adalah pemimpin kelompok radikal. Mereka yang dipengaruhi oleh pemikiran ekstremis menerima pendidikan dan pelatihan untuk membawa mereka kembali, kata surat kabar itu.

Menurutnya, pihak berwenang juga telah menggagalkan 30 serangan sejak tahun 1990 dan yang terakhir adalah Desember 2016, di mana 458 kematian dan setidaknya 2.540 cedera akibat serangan dan kerusuhan lainnya.

Kelompok Uighur di pengasingan, Kongres Dunia Uighur (WUC) membantah dokumen itu dengan menyebut China secara sengaja mendistorsi kebenaran dan fakta.

“Tiongkok sengaja mendistorsi kebenaran,” kata juru bicara Dilxat Raxit dalam sebuah pernyataan melalui email dikutip Al-Jazeera.

“Kontra-terorisme adalah alasan politis untuk menekan orang-orang Uighur. Tujuan sebenarnya dari apa yang disebut deradikalisasi adalah untuk menghilangkan kepercayaan dan melaksanakan Sinifikasi secara menyeluruh.”

‘Iblis yang mengerikan’

Laporan resmi versi China mengatakan, Xinjiang telah menghadapi tantangan khusus sejak serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS), ketika pejuang “Turkistan Timur” menggenjot aktivitas di Xinjiang.

“Mereka meneriakkan kata-kata jahat ‘pergi ke Surga dengan mati syahid dengan jihad’, mengubah beberapa orang menjadi ekstremis dan teroris yang sepenuhnya mengendalikan pikiran, dan bahkan berubah menjadi setan pembunuh.”

Kekerasan agama di bawah panji Islam bertentangan dengan doktrin Islam, dan bukan Islam, tambah laporan itu.

Xinjiang telah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Chinia, dan kelompok etnis Uighur berevolusi dari proses migrasi dan integrasi etnis yang panjang, kata surat kabar itu.

“Mereka bukan keturunan orang Turki.”

Turki adalah satu-satunya negara Islam yang secara teratur menyatakan keprihatinan tentang situasi di Xinjiang karena hubungan budaya yang erat dengan Uighur, yang berbicara bahasa Turki.

China mengecam kekhawatiran Turki sebagai tidak beralasan dan campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

Menyamakan dengan Teroris

Provinsi Xinjiang—yang oleh orang Muslim Uighur disebut Turkestan Timur— berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan. Mereka memiliki budaya, agama, bahasa yang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di China umumnya.

Etnis Uighur lebih dekat secara bahasa dengan etnis Turk. Secara kultur lebih dekat dengan negara-negara tetangga seperti Tajikistan, Kazakistan, dan Kirgiztan, dan agama mayoritasnya Muslim. Secara fisik juga berbeda dengan China kebanyakan.

Beijing secara resmi mengklaim Xinjiang sebagai bagian wilayahnya dan memberikan status otonom bernama Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) pada tahun 1949. Padahal negara Turkistan Timur sudah dideklarasikan setidaknya dua periode kala itu, 1933-1934 dan 1944-1949.

Menurut Amnesty International dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB (CERD), China melakukan degradasi terhadap kebudayaan Uighur dan identitas keislaman mereka. China mengkriminalisasi aktivitas dan simbol keagamaan seperti pelarangan berpuasa di bulan Ramadhan bagi PNS di wilayah Xinjiang, pelarangan jenggot dan jilbab, persekusi terhadap mereka yang dituduh terlibat dalam aktivitas separatisme dan kekerasan psikologis seperti sekolah “reedukasi” di kamp-kamp khusus.

Etnis Uighur dipaksa berbahasa China, menerima ideologi negara, loyal terhadap simbol-simbol komunisme. Sekali lagi, dalam kamp ini, China menjalankan kebijakan monokultural dan Sinicization (Chinaisasi ajaran Islam, red).

‘Chinaisasi’ diumumkan Komunis China dengan meloloskan undang-undang baru, lapor Aljazeera Januari 2019 lalu.

Mengutip koran komunis China, Global Times, pemerintah komunis sepakat untuk ‘membimbing Islam agar sesuai dengan sosialisme dan menerapkan langkah-langkah untuk mendikteisasi agama’.

Ketua Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa, dalam sebuah wawancara dengan FRANCE 24 mengatakan, tuduhan-tuduhan teroris oleh pemerintah terhadap dirinya dan orang-orang Uighur lainnya dibuat untuk meredam perbedaan pendapat.

Berdasarkan laporan Amnesty International pada September 2018, diduga ada sekitar 1 juta Muslim Uighur yang berada di kamp interniran di Xinjiang, China. Angka itu merupakan 10% dari total 11,3 juta populasi Xinjiang yang terdiri dari etnis minoritas lainnya.

“1 juta orang itu sebagian besar dituduh sebagai ekstremis tanpa bukti yang jelas. Mereka dituduh memiliki keterkaitan dengan terorisme,” terang Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam diskusi ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur’ di Menteng, Jakarta, Kamis (20/12/2019).

“Perang melawan terorisme dan ekstremisme menjadi dalih yang menyembunyikan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia Muslim Uighur,” tegas Usman Hamid.*

HIDAYATULLAH.COM