Kartu Tak Sakti: Kartu BPJS






Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebut dijadikan alat popularitas oleh pemerintahan Jokowi di awal berkuasa. Padahal, selama 4,5 tahun belakangan ini pengelolaan BPJS amburadul. Tiap tahun defisit, kualitas pelayanan semakin menurun. Jadilah "Kartu Tak Sakti".

    Maka pengelolaannya pun tampak tidak terlalu diperhatikan,” kata Fahri Hamzah, di akun Twitter pribadinya, belum lama ini.

Akar dari masalahnya satu katanya, yakni komitmen pemerintah Jokowi terhadap pendanaan program ini terbukti rendah. Entah karena dananya tidak ada atau bagaimana, yang pasti problem keuangan ini terjadi selama 4,5 tahun.

“Banyak RS mengeluh karena klaim terlambat dibayar.” Malah Fahri mengaku mendapat keluhan lapangan. Menerima audiensi dari berbagai pemangku kepentingan.

Dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Perhimpunan Rumas Sakit (Persi), Perhimpunan Perawat, Apoteker dst. KIS benar-benar menjadi "Kartu Indak Sakti" (Kartu Tidak Sakti dalam Bahasa Minang) karena kampanye.

Sebelumnya ia mencuitkan soal KIS yang dinilainya seolah program baru. Padahal, kata dia, konsep dan implementasinya dilakukan pada masa SBY, pemerintah baru hanya melanjutkan.

(Robi/voa-islam.com)