Akhirnya 11 anggota eFP1 ditetapkan sebagai tersangka, Munarman Sebut Kampanye Terselubung Petahana yang Picu Kerusuhan






 Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam Munarman menyebut ada kegiatan kampanye terselubung berupa pembagian sembako serta ajakan untuk memilih pasangan calon petahana di Pilpres 2019 dalam acara Tabligh Akbar dan Tausiyah Kebangsaan Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Utara. Hal itu merupakan salah satu penyebab kericuhan terjadi.

Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah orang lantaran membuat ricuh di acara Tabligh Akbar NU Sumut. Kini, 11 anggota FPI ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan informasi dari lapangan, bahwa peristiwa tersebut bermula dari ada kegiatan kampanye terselubung dengan pembagian sembako dan pesan mengajak memilih pasangan tertentu," ucap Munarman melalui siaran pers, Jumat (1/3).

Munarman mengatakan dalam acara tersebut juga ada penceramah yang memfitnah kelompok lain radikal, intoleran serta berbahaya. Penceramah itu juga mendukung pembakaran bendera tauhid serta bersalawat dengan nada dangdut.

Menurut Munarman, hal itu membuat sejumlah peserta yang hadir menjadi gusar. Mereka keberatan ketika acara keagamaan diisi dengan kampanye terselubung serta ceramah yang kurang patut. Mereka lantas protes atas itu semua.

"Kegerahan dan protes dari masyarakat justru direspon oleh aparat keamanan dengan melakukan tindakan penangkapan," kata Munarman.

Munarman menyayangkan ketika polisi langsung mengaitkan pelaku kericuhan dengan FPI. Dia menegaskan bahwa tindakan itu adalah sikap umat Islam yang gusar dengan acara tersebut. Tindakan itu bersifat pribadi bukan atas nama organisasi FPI.

"Kami ingatkan kepada seluruh pihak, agar jangan terus-terusan melakukan labelling dan framing terhadap FPI. Perbuatan pidana adalah perbuatan individual, bukan perbuatan organize crime," kata Munarman.

Munarman mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi lebih jauh. Nantinya, lanjut Munarman, FPI pasti akan memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk meluruskan agar proses hukum tersebut berkradilan, bukan dijadikan sarana balas dendam apalagi karena kebencian," ujar Munarman.

Kericuhan terjadi dalam acara Tabligh Akbar dan Tausiyah Kebangsaan NU di Sumut (27/2). Acara itu dihadiri oleh Kapolda Sumut, Wali Kota Tebing Tinggi, serta sejumlah pemuka agama.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Tatan Dirsan Atmaja mengatakan kericuhan di acara itu bermula saat Gus Muwafiq menyampaikan tausiyah pukul 11.40 WIB.

Dia menyebut ada sejumlah orang datang memakai baju #gantipresiden dan minta acara dibubarkan. Mereka juga meneriakkan ganti presiden dan mengacungkan dua jari.

Polisi lantas menangkap delapan orang terduga pelaku kericuhan pada Rabu malam (27/2). Kemudian pada Kamis (28/2), polisi menetapkan 11 orang tersangka setelah melakukan pengembangan kasus.

Pria berbaju #2019gantipresiden diamankan polisi

Tatan mengatakan ke-11 tersangka berinisial MHB, S alias G, FS, AS, AR, SS, OQ, MA, AD, E alias I, RP. Semuanya berasal dari organisasi FPI Tebing Tinggi. Dari hasil gelar perkara, kata dia, telah terpenuhi unsur tindak pidananya dan telah cukup alat bukti untuk dilakukan penahanan. Seluruh tersangka itu dijerat dengan Pasal 160 subsidair Pasal 175 jo Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP.

"Para pelaku dipersangkakan melakukan tindak pidana penghasutan dan atau melakukan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan dan atau turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membantu terjadinya tindak pidana," ujarnya. [cnnIndonesia.com]