Salah data, Ternyata Partai Terbanyak Koruptor Ada di Kubu Jokowi






Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan bekas narapidana korupsi berjumlah 49 orang. Dari 12 parpol, Golkar merupakan partai terbanyak yang mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. Partai yang berada di kubu Jokowi-Ma’ruf Amin itu mencalonkan delapan orang mantan koruptor. Empat orang untuk caleg DPRD provinsi, empat orang lainnya untuk caleg DPRD Kabupaten/kota.

Banyaknya mantan napi korupsi di Partai Golkar menunjukkan bahwa Jokowi salah menyampaikan data daftar caleg eks napi korupsi. Pada debat capres pertama yang digelar pada 17 Januari lalu, capres nomor urut 01 itu menyebut Partai Gerindra terbanyak mencalonkan napi korupsi.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza mengatakan, Partai Golkar yang menjadi partai terbanyak mencalonkan caleg eks narapidana korupsi menjadi bukti bahwa tuduhan capres petahana Jokowi yang menyerang Capres sekaligus Ketua Umumnya, Prabowo Subianto dengan isu korupsi saat debat pertama, salah alamat. 

"Pak Jokowi lupa kalau partai yang mendukungnya paling banyak yang mantan napi. Lebih banyak yang koruptor," kata Ahmad Riza.

Menurutnya, usul eks narapidana korupsi jadi caleg adalah berasal dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, dia menilai, tuduhan Jokowi saat debat salah alamat.

Jokowi Salah Data

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, data KPU soal caleg yang mantan koruptor dipastikan valid. Hanya saja dalam debat perdana ada salah data sehingga ada tudingan dari Jokowi bahwa partai Gerindra yang diketuai Prabowo banyak mengusung caleg eks koruptor. Oleh karena itu Jokowi perlu berbesar hati untuk meralat pernyataan tersebut. Bila perlu, meminta maaf karena bicara tidak sesuai data.

"Saya rasa Jokowi perlu berbesar hati untuk meralat pernyataan tersebut. Bila perlu, meminta maaf karena bicara tidak sesuai data," ujar Silvanus kepada Harian Terbit, Kamis (31/1/2019).

Namun, sambung Silvanus, setelah adanya permintaan maaf sudah cukup dan selesai atas kesalahan data yang disampaikan Jokowi. Apalagi Jokowi bukan elit partai. Sehingga Jokowi tidak mempunyai wewenang di Partai Golkar untuk menentukan caleg mana yang akan diusung dalam Pileg 2019.  Apalagi berdasarkan rilis yang disampaikan KPU, Partai Golkar banyak  memiliki caleg yang mantan koruptor.

"Menarik juga melihat kondisi internal kubu Jokowi-Maruf. Apakah akan ada manuver politik yang dilakukan partai pendukung lainnya terhadap Golkar," jelasnya.

Atas kesalahan data yang disampaikan Jokowi, Silvanus akan jadi preseden buruk bila seorang presiden sekaligus incumbent yang  bicara tanpa berlandaskan fakta. Sehingga dengan kesalahan data tersebut akan membuat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. "Fakta di era teknologi saat ini harus jadi yang utama," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengatakan, semua parpol ada kadernya yang menjadi koruptor. Oleh karena itu tidak elok jika saling menyalahkan. Yang perlu dan penting adalah solusi agar kadernya tidak terjebak kembali sebagai koruptor. Apalagi jika dikaitkan dengan politik biaya tinggi yang membuat kadernya menjebak menjadi koruptor.

"Sistem politik transaksional sekarang ini harus segera diakhiri dengan sistem yang baru sehingga tidak perlu saling menyalahkan," ujar Syafti memberikan solusi.

Syafti menegaskan, saat ini bangsa Indonesia butuh solusi untuk mengatasi korupsi yang sudah semakin menggurita. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang komprehensif tidak hanya sekedarnya saja demi menggugurkan kewajiban.

Lawan Politik

Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, adanya salah data yang disampaikan Jokowi dalam debat perdana terkait caleg koruptor yang dialamatkan ke Gerindra maka seperti peribahasa, menepuk air di dulang tepercik mula sendiri. Karena caleg eks koruptor ternyata hampir ada di semua partai. Oleh karena itu harusnya tim sukses capres/cawapres tak hanya menjadikan isu caleg eks koruptor sebagai bahan debat belaka, tapi komitmen untuk  membatalkan pencalonannya tersebut.

"Itu kalau mereka (para capres-cawapres) benar-benar menjadikan isu korupsi sebagai musuh bersama, bukan sekadar lips service," tandasnya.

Karnali menuturkan, masalahnya saat ini isu korupsi masih sebatas isu untuk menyerang lawan politik. Maka yang kemudian terjadi adalah saling klaim belaka dengan mengaku sebagai pihak atau orang yang paling bersih dari korupsi. Padahal isu pemberantasan korupsi penting untuk ditampilkan para capres/cawapres agar publik tahu apa yang akan mereka lakukan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Apalagi akibat korupsi itu banyak rakyat yang menderita. Karena itu jangan jadikan isu korupsi sekadar alat untuk menyerang lawan politik belaka. Saat ini rakyat sudah cerdas. Mereka bisa muak kalau isu korupsi sebatas lips service. Tapi jika mereka mampu memaparkan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk memberantas korupsi maka rakyat akan respek untuk mendukungnya. [harianterbit.com]