Sebut Gula Lokal Penyebab Dodol Jamuran, Mendag Dikritik Anggota Komisi II DPR RI: "Perbaiki, jangan bunuh semangat petani"






 Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengkritik pernyataan Menteri Perdagangan lantaran Enggartiasto Lukita lantaran menyebut gula lokal tidak bisa digunakan sebagai bahan campuran dodol. Jika gula lokal dipakai menurut Enggartiasto, maka dodol akan jamuran.

“Ini pernyataan kontroversial tanpa dasar yang jelas. Sebagai pejabat pemerintah, harusnya melindungi dan mendukung kreatifitas masyarakat petani dan industri, khususnya UKM. Dia malah melemahkan dan tidak memberi dukungan kepada petani tebu, garam, dan UKM,” kata Firman, lewat rilisnya, Senin (14/1/20219).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyesalkan sikap Mendag yang dahulunya adalah salah satu mantan pimpinan Komisi IV DPR RI. Di balik pernyataan Mendag itu lanjut Firman, ada upaya untuk mencari pembenaran atas kebijakan impor sejumlah komiditi.


“Pernyataan Mendag itu sekali lagi seperti pedagang yang hanya bicara untung rugi. Yang diuntungkan justru para mafia importir dan menari-nari di atas kesengsaraan rakyat,” kritik Firman, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Lebih lanjut, Firman menyesalkan pernyataan Mendag akhir-akhir ini yang cenderung membunuh karakter para petani di Tanah Air. Mantan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI ini menyangkal pernyataan Mendag bahwa tidak semua dodol yang menggunakan bahan baku gula dalam negeri jamuran. Justru jenang Kudus tidak pernah menggunakan row sugar. “Dodol Kudus itu selalu menggunakan gula lokal produksi pabrik gula di Kabupaten Pati,” ungkapnya.

Ia menyerukan kepada Mendag agar berhati-hati membuat pernyataan. Sebab, pada setiap rezim, komonditas pangan selalu jadi mainan mafia pangan dan para importir. Saat ini justru pemerintah harus memperbaiki pruduk industri dalam negeri, bukan justru membunuh semangat petani.


Firman lalu merilis data terakhir gula di dalam negeri. Pada awal 2018 stok awal plus impor dan produksi hasil giling mencapai 7,457 ton. Sementara untuk kebutuhan konsumsi dan industri makanan dan minuman mencapai 5,4 juta ton.

Kini, di awal tahun 2019 stoknya mencapai 7,457 ton dipotong kebutuhan di dalam negeri 5,400 ton. Jadi, masih ada sisa 2,057 ton. “Di tahun politik ini, para pejabat negara sebaiknya jangan asal membuat pernyataan yang tidak populer. Saya sangat kecewa dengan pernyataan Mendag yang justru akan merugikan posisi Presiden Jokowi sendiri,” pungkas anggota DPR dari daerah Jawa Tengah itu.  [liputan.co.id]