26 January 2019

Di Akhir Masa Jabatan, Jokowi-JK Pecah Kongsi?

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), dalam sebulan terakhir ini sangat kritis terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada-ada saja kritik yang dilancarkannya. Di antaranya JK mengkritik proyek infrastruktur yang menjadi kebanggaan Jokowi. Jokowi JK pecah kongsi?

Pengamat politik dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Sidratahta Mukhtar mengatakan, duet  Jokowi dan JK yang retak diakhir-akhir pemerintahannya karena keduanya sama-sama berlatarbelakang pengusaha yang masuk kekuasaan politik. Karena itu keduanya melakukan pendekatan politik pragmatis dan tidak ideologis. Ditambah juga keretakan keduanya banyaknya aliran dan faksi politik,

"Partai saja banyak sekali faksi politiknya. Modernisasi politik tak membawa ke perubahan instutusional politik yang bisa solidkan koalisi pemerintahan," ujar Sidratahta Mukhtar kepada Harian Terbit, Jumat (25/1/2019).

Sidratahta menilai, pecah kongsi antara Jokowi-JK juga bisa disebabkan karena JK ingin mencari panggung di Pilpres 2019. Apalagi JK juga sesepuh dari partai besar yakni Golkar. "Saya kira itu bisa (cari panggung) analisa yang tepat, momentum Pilpres 2019," paparnya.

"Tapi bisa juga dimanfaatkan JK sebagai alternatif peran JK pasca turun tahta dari Wapres," tambahnya.

Sidratahta menuturkan, perubahan sikap yang dilakukan JK terhadap Jokowi tidak membuatnya kaget. Apalagi saat ini JK juga banyak pendukungnya. JK menjadi salah satu tokoh nasional yang diperhitungkan dari Indonesia Timur. Saat ini posisi JK juga strategis yakni sebagai Wapres atau orang nomor 2 di republik Indonesia.

"Jadi aspirasi pendukung JK itu saya kira yang membuat JK mengubah sikap dan tindakan politiknya jelang Pilpres 2019. Tapi sebagai Wapresnya Jokowi, idealnya JK menjaga relasinya dengan Presiden, kan masih 1 tahun lagi. Jangan sampai kepentingan kesinambungan pemerintahan terganggu," paparnya.

Cari Panggung

Pengamat politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, saat ini persepsi publik memang mengakui hubungan Jokowi-JK retak pasca JK yang mengkritisi sejumlah pembangunan infrastruktur. JK menilai proyek infrastruktur yang saat ini sebagai proyek kebanggan Jokowi kurang tepat seperti LRT dan MRT yang nilai biayanya sangat sangat mahal.

Karnali menyebut,  ada dua hal yang bisa dilihat dari retaknya hubungan Jokowi - JK. Pertama, mungkin JK  menemukan momentum yang pas untuk mengkritisi pembangunan infrastruktur yang demikian masif di akhir-akhir masa pemerintahan. Sebagai bagian dari pemerintahan, boleh jadi JK merasa kurang pas jika mengkritisi kebijakan Jokowi pada waktu-waktu sebelulumnya.

Kedua, kritikan JK terhadap pembangunan infrastruktur tersebut seolah membuka kenyataan bahwa selama ini Wapres kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur. Tidak heran ada yang menyebut bahwa  JK sedang mencari panggung jelang Pilpres 2019.

"Persepsi publik bisa mengarah ke hal tersebut (mencari panggung) jika diikuti manuver-manuver lain dari sang Wapres," tandanya.

Walaupun mencari panggung, sambung Karnali, namun JK bukan politisi yang ambisius. Karena JK adalah politisi sejati. Pengalaman JK di panggung politik nasional sangat mumpuni dan tidak diragukan lagi. Karena hingga saat ini JK bisa survive pasca rezim SBY.  Oleh karenanya yang dilakukan JK adalah sebuah pesan yang tersirat kepada Jokowi. 

"Jadi kalau sekarang JK melontarkan pernyataan-pernyataan bernada mengkritisi kebijakan pemerintah maka arahnya bisa dibaca sebagai peran politisi tersebut," tandasnya.

Kritik JK yang agak menohok adalah tentang proyek infrastruktur –proyek yang menjadi kebanggaan Jokowi. Misalnya soal pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan Manado dan Makassar. Dulu Presiden Jokowi mengatakan, jalur sepanjang Pulau Sulawesi itu dapat diselesaikan pada tahun 2018. Tapi beberapa hari lalu Wapres berkata beda. Menurutnya proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.

"Siapa yang mau naik? Kalau barang, barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan?” kata Karnali saat memberikan sambutan dalam acara ‘Indonesia Development & Business Summit’ di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Light Rail Transit ( LRT) Palembang juga disebut JK tidak efisien. “Kalau turis lokal datang, coba satu kali, sudah selesai. "Begitu juga LRT Jabodetabek dengan jalur layang (elevated). “Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Biasanya LRT itu dibangun terpisah dan tidak bersebelahan dengan jalan tol,” kata JK. Belum lagi biaya yang disebut Wapres sangatr mahal, sampai Rp500 juta perkilometer. [harianterbit.com]

Heboh Salam Dua Jari Aa Gym Ternyata Hablu Minallah dan Hablu Minannas