Massa Aksi Menyeru Bubarkan Banser; Kemendagri: Tidak Anti Pancasi dan Tidak Ada Unsur Pidana Tidak Bisa Dibubarkan


Massa Aksi Bela Tauhid menuntut berbagai macam tuntutan termasuk untuk membubarkan Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Tuntutan itu menyusul terjadinya kasus pembakaran bendera yang dilakukan pada saat perayaan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

Ketua Umum GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Martak dalam aksi kali menyampaikan orasinya di depan Gedung Kemenpolhukam.

Yusuf menyebut bahwa bendera yang dibakar oknum Banser itu sama sekali tak bertuliskan Hizbut Tahrir Indonesia.

"Tidak ada satu pun logo dari ormas tersebut tapi dibakar. Di dapat dari mana bendera itu dari hari santri nasional," ujar Yusuf dari atas mobil orasi di depan Gedung Kemenko Polhukam, Jumat (26/10/2018).



Yusuf melanjutkan, dirinya merasa heran oknum pembakar itu terlihat arogansi membakar bendera.

Ia menilai arogansi oknum itu karena dibentengi orang dibelakangnya.

Sementara, itu diberi kesempatan ini juga Pimpinan GNPF Ulama Bogor, Ustaz Dani turut berorasi dengan menuntut Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk dibubarkan.

Sementara para massa yang hadir tampak terus menuntut untuk Banser dibubarkan.

"Bubar, bubar, bubarkan Banser. Bubarkan Banser sekarang juga," teriak para massa.

TRIBUNNEWS

Kemendagri Jawab Soal Isu Pembubaran Ormas
Kementerian Dalam Negeri menyatakan organisasi masyarakat dapat dibubarkan apabila bertentangan dengan Pancasila atau melakukan pelanggaran beberapa kali, bahkan setelah diberi sanksi administratif. Sementara Gerakan Pemuda Ansor tidak melakukan dua hal tersebut.

"Kalau tidak ada unsur pidananya berarti mereka tidak bisa dibubarkan," kata Dirjen Politik dan Pemeritahan Umum Kemendagri Soedarmo di Manado, Sabtu (27/10).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, apabila ormas melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses sanksi administrasi dapat langsung dibubarkan.

Kemudia jika melakukan pelanggaran, seperti mengarah pada tindakan kriminal akan mendapat sanksi administrasi pertama secara tertulis. Setelah itu diberi waktu seminggu untuk menghentikan kegiatan tersebut.



Selanjutnya, jika dalam waktu sepekan setelah diberi sanksi tidak mengindahkan akan diberi sanksi administrasi yang kedua dalam waktu seminggu. "Kalau mereka masih melanggar, akan langsung dicabut izinnya, otomatis dibubarkan. Itu dua hal yang bisa membubarkan atau mencabut izin ormas," tutur Soedarmo.

Terkait dengan pembakaran bendera yang diyakini milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, oleh Banser, Kemendagri akan berkoordinasi dengan kepolisian.

Adapun polisi menilai para pelaku pembakaran bendera bertindak atas dasar spontanitas dan tidak memiliki niat jahat sehingga tidak memenuhi unsur pidana.

Sementara itu, orang yang membawa bendera ormas HTI ke acara Hari Santri Nasional (HSN) di Garut, Jawa Barat, Uus Sukmana ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas pun telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat pembakaran bendera yang mereka yakini sebagai bendera HTI

ANTARA