Tak Permasalahkan Soal Gaji BPIP, Fraksi PDIP: "Hanya Secuil dari APBN"


Anggota fraksi PDIP di DPR Masinton Pasaribu berharap publik tidak mempermasalahkan nominal gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jumlah gaji sebagian anggota Dewan Pengarah BPIP yang melebihi gaji presiden dianggapnya hanya bagian kecil dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu anggaran sangat secuil dari APBN kita yang Rp 2,000 triliun dengan tugas yang demikian besar," kata Masinton saat dihubungi, Minggu (28/5).

Masinton juga menepis kritikan soal kurang pekanya pemerintah dengan kondisi perekonomian saat ini. Menurutnya, tidak ada hubungan soal kondisi perekonomian Indonesia dengan gaji yang diterima anggota Dewan Pengarah BPIP.

Sejumlah uang yang diberikan pemerintah untuk anggota Dewan Pengarah BPIP, dianggap Masinton hanya sebagai bentuk penghargaan pemerintah untuk para tokoh bangsa. Mengingat peran mereka menjaga ideologi Pancasila.

"Tokoh ini pasti ingin mengabdikan hidupnya untuk bangsa ini, untuk Pancasila. Tokoh ini abdikan diri bukan karena iming-iming fasilitas, tapi untuk kokohkan Pancasila sebagai dasar filosofi negara," ujarnya.

Karena dedikasi para tokoh dalam Dewan Pengarah BPIP, Masinton menilai wajar jika mereka diberikan sejumlah fasilitas. Terlebih fasilitas itu tidak diminta, melainkan pemberian dari negara.
"Kami ingin badan ini berperan optimal maka yang mengabdikan diri di BPIP dapat tunjangan yang wajar, fasilitas yang wajar, dari negara," ucapnya.

KUMPARAN