PANAS, Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden


Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo meminta Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) bersikap tegas
soal polemik kaus #2019GantiPresiden.

Menurut Tjahjo, ketegasan diperlukan untuk menentukan apakah aksi itu
dilarang atau tidak.

“Saya kira Bawaslu (harus) punya aturan tegas, apakah model kaus itu
dilarang atau tidak. Memang kalau lihat, sepanjang tidak ada nama
mungkin tidak ada masalah,” kata Tjahjo di Semarang, Selasa (8/5/2018)
kemarin.

Polemik kaus bertagar 2019 ganti presiden itu, sebut Tjahjo, akan
menjadi masalah jika disertai adanya pemaksaan kehendak. Jika satu
kelompok dipaksa untuk mengikuti atau memakai kaus bertagar itu, maka
itu tidak dibenarkan.

“10 kaos macam apapun sebenarnya tidak masalah, tapi jaga etika sosial
bermasyarakat. Setiap orang punya afiliasi politik, hargai itu dan
jangan paksakan ikut saya. Dari kacamata politik, berbangsa dan
bernegara itu tidak etis. Makanya, jangan sampai menimbulkan kekerasan
semacam yang ada di Jakarta, itu perlu dipertimbangkan dengan baik,”
ujar politisi PDI-P ini.


Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, atribut kaus bisa saja nantinya
dipermasalahkan jika itu mirip dengan warna lambang partai politik. Oleh
 karena itu, dia minta agar ada regulasi yang tegas dari Bawaslu.

“Lama-lama kita pakai warna yang sama dengan partai (bisa jadi) ribut.
Definisi kampanye itu kan jelas, lambang partai, nama calon presiden,
wapres, nama gubernur. Kalau di kaus ditulis nomor 1 tanpa gambar calon
atau nama kan tidak masalah. Tapi jangan sampai dipaksa harus ikut pakai
 nomor 1,” pintanya.

Baca juga : Oesman Sapta Duga Ada Parpol Terlibat Deklarasi
#2019GantiPresiden

Jika memaksakan kehendak, sambung Tjahjo, maka si pemaksa dinilai
mempunyai kepentingan politik tertentu.

“Kasus di Jakarta itu disayangkan. Dengan memaksakan kehendak itu
berarti ada motif politik. Ada yang menunggangi,” pungkasnya.

KOMPAS