KH. Anwar Sanusi Tolak Masuk Daftar 200 Muballigh Versi Kemenag, Pengkotakan Da'i Sangat Berbahaya

 Penolakan terhadap Daftar 200 Muballigh yang baru saja dirilis oleh Kementerian Agama makin bertambah. Sebelumnya Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Fahmi Salim.

Begitupula dengan Wakil Ketua Majelis Syuro Badan Koordinasi Mubaligh seluruh Indonesia (Bakomubin), KH Anwar Sanusi menyampaikan dirinya minta dikeluarkan dari Daftar 200 Muballigh karena dinilai memecah belah.

"BLUNDER DEPAG: Jangan sampai ada da'i pemerintah dan da'i non pemerintah, itu sangat berbahaya. Untuk sementara silahkan Depag mencoret nama saya dari daftar, tidak nyaman," demikian disampaikan KH Anwar Sanusi yang juga Pimpinan Pesantren Modern Lembah Arafah, Kabupaten Bogor ini melalui akun facebooknya, Sabtu (19/5/2018).

    BLUNDER DEPAG : Jangan sampai ada da'i pemerintah dan da'i non pemerintah , itu sangat berbahaya .( utk sementara slhkan Depag mencoret nama saya dari daftar , tdk nyaman).
    Dikirim oleh
    KH Anwar Sanusi pada 18 Mei 2018


Sebelumnya, pada Jumat (18/5), Kementerian Agama RI merilis 200 daftar nama muballigh atau ustaz/ustazah untuk bisa dijadikan rujukan masyarakat untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, tidak sembarang muballigh bisa direkomendasika kepada masyarakat. Setidaknya ada tiga kriteria yang mesti dipenuhi, yakni mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Daftar 200 Muballigh versi Kemenag ini menimbulkan polemik luas. Terlebih nama-nama ulama/ustadz yang selama ini dikenal kerap mengkritisi pemerintah tidak masuk daftar.

Nama KH Anwar Sanusi masuk daftar urutan 43 (sesuai abjad).


Penolakan KH Anwar Sanusi ini mendapat dukungan luas dari publik.



 
PORTAL-ISLAM.id