Doh!!! Kriteria Mubaligh ala MUI Itu yang Tidak Bermasalah Dengan Pemerintah?


Lima hari setelah mengumumkan 200 nama mubalig yang jadi polemik, Menteri Agama Lukman Hakim menemui Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin di Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat.

Kehadiran Lukman ke kantor pusat MUI memang atas undangan Ketua MUI Ma’ruf Amin yang meminta Kementerian Agama menjelaskan  kebijakan kontroversialnya.

Pertemuan berlangsung tak sampai satu jam. Sekeluar rapat, Lukman menyatakan persoalan 200 nama mubaligh sudah selesai, dan mengklaim MUI sepemikiran dengan Kemenag, meski MUI sendiri mengaku tak diikutkan dalam pembicaraan 200 nama mubaligh sebelumnya.

“MUI juga ingin ikut memperbaiki akses masyarakat mendapatkan penceramah yang baik, ini dilakukan juga dengan cara baik (pula),” ujar Lukman di hari yang sama, Selasa (22/5).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya bersepakat bahwa MUI akan punya porsi lebih dalam penentuan nama-nama yang masuk daftar “pencatatan” mubalig Kemenag.

Apabila sebelumnya MUI tak punya peran, nantinya justru MUI-lah yang menentukan siapa mubaligh yang pantas dan mana yang tidak masuk dalam daftar yang sama di masa depan. MUI akan menerima usul nama dari Kemenag dan ormas-ormas Islam, memilah-milahnya di Komisi Dakwah, dan kemudian mengembalikannya lagi ke Kemenag untuk diumumkan.

“Daftar Kementerian Agama itu daftar yang bukan final. Itu hanya daftar sementara, jadi masih terus berkembang diupdate-update,” ujar Ma’ruf Amin kepada kumparan, usai bertemu beberapa perwakilan ormas, dua hari setelah pertemuannya dengan Menteri Lukman.

Menurut Ma’ruf, semua ormas yang diundangnya secara garis besar setuju terhadap langkah yang diambil Kementerian Agama tersebut. Saat diingatkan tentang respons Busyro Muqoddas dari Muhammadiyah yang menolak mentah-mentah langkah Menteri Lukman, Ma’ruf berdalih




“Mungkin menolak itu kalau daftar itu cuma 200. Per hari ini saja sudah 565, jadi nggak ada masalah,” ujar Ma’ruf, Rabu (23/5) di kompleks kantor pusat MUI, Menteng.

Selebihnya kepada kumparan, Ma’ruf juga menanggapi tentang bagaimana mekanisme penjaringan nama-nama yang akan masuk daftar, sejauh apa keterlibatan ormas plus siapa saja ormas tersebut, juga tentang kriteria mubalig yang patut dimasukkan dalam daftar Kemenag: “Yang tidak bermasalah dengan pemerintah.” (kmpr/ram)

ERAMUSLIM