Bagi-bagi Sembako Jurus Jokowi Agar Kembali Terpilih


Bagi-bagi sembako Presiden Joko Widodo, dan pengadaan tas sembako senilai Rp 3 miliar yang ramai dibahas bermuatan politik jelang Pilpres 2019.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, bagi-bagi tas putih-merah yang berisi bantuan kepada masyarakat bisa dikategorikan sebagai bentuk kampanye.

"Itu bisa dikatakan salah satu bentuk kampanye. Tapi itulah keunggulan incumbent, bisa menggunakan APBN," kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/4).

Meski begitu, Ujang mengaku Bawaslu sebagai pihak pengawas yang berhak menilai, apakah pembagian sembako tersebut melanggar atau tidak.

"Yang bisa menilai melanggar atau tidak Bawaslu. Setahu saya Bawaslu meminta Jokowi menghentikan bagi-bagi sembako. Yang jelas APBN harus digunakan untuk rakyat," tandasnya.

Menurutnya, proses bagi-bagi sembako merupakan salah satu jurus yang dilakukan Jokowi agar kembali terpilih di Pilpres mendatang.

"Karena Jokowi sedang mengeluarkan semua jurus agar terpilih lagi di 2019, termasuk jurus bagi-bagi itu," tutup Ujang

Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule sebelumnya mempertanyakan penggunaan APBN di balik pengadaan tas yang digunakan dalam aksi "Bantuan Langsung Lempar" yang ditenderkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan dana APBN. [rus]

rmol