Tak Pantas dan Lukai Rakyat, DPR Harus Batalkan Beri Sri Mulyani Penghargaan


Rencana DPR memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dikecam berbagai kalangan. Pasalnya, Sri Mulyani dianggap melukai hati rakyat.

“Kalau DPR memberi penghargaan kepada Sri Mulyani berarti DPR sudah melukai rakyat. Ini kesahan besar dan harus dibatalkan,” kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRISMA), Sya’roni di Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Hal senada disampaikan Presidium Pergerakan Andrianto, menurutnya, rencana DPR memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani jelas blunder.

“Saya rasa blunder bila DPR secara lembaga ingin beri penghargaan kepada Sri Mulyani. Ketua DPR Bambang Soesatyo harus reevaluasi rencana itu. Bukanlah dulu Bamsoet yang galak dan menginisisasi Pansus Century. Lebih baik DPR dalam hal ini Pak Bamsoet buka lagi hasil Pansus Century yang jelas memberi rekomendasi Sri Mulyani patut diduga terlibat skandal Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun,” kata Adrianto.

Hal tersebut, kata Adrianto, juga diperkuat oleh audit invest BPK th 2010 ada kebocoran anggaran Rp 6.7 triliun. “SMI pun sudah diperiksa KPK berulangkali. Publik perlu tahu bagaimna hasil skandal Century yang jelas sebut Darmin, Sri Mulyani, Raden Pardede. Ingat lho ini duit besar triliunan, dan membuat sulit ekonomi sampai hari ini,” paparnya.

Tidak Layak

Sya’roni lebih lanjut mengemukakan, dikaji dari perspektif apa pun Sri Mulyani tidak layak diganjar penghargaan oleh lembaga wakil rakyat. Lihat saja prestasinya, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, utang menumpuk hingga Rp. 4.636 triliun, dan yang terparah adalah terus ambruknya nilai tukar rupiah, tidak hanya terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap mata uang kawasan seperti yen Jepang, yuan China, dollar Singapura dan Baht Thailand.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, katanya, sudah hampir menyentuh Rp. 14.000 per dollar AS. Selain itu kebijakan Sri Mulyani juga tidak pro terhadap rakyat kecil, misalnya mencabut berbagai subsidi.

 Oleh karena itu, kata Sya’roni, kengototan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang bersikeras memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani patut dipertanyakan, mengingat banyak pihak yang sudah menyatakan penolakannya termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Mestinya, penghargaan tersebut diberikan kepada perempuan Indonesia yang paling berjasa kepada rakyat yaitu yang telah terbukti berjuang untuk kepentingan rakyat,” paparnya.

Apalagi, ujar Sya’roni,  keputusan pemberian penghargaan ternyata belum melalui Rapat Paripurna. Itu artinya keputusan tersebut hanya kemauan sebagian pihak saja. Buktinya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra menolaknya.

Daripada menuai kontroversi di masyarakat, lebih baik penghargaan untuk Sri Mulyani dibatalkan saja. “Bila DPR tetap ngotot memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani maka itu artinya DPR telah melukai hati rakyat Indonesia,” paparnya.

Paripurna

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon keberatan atas rencana DPR yang hendak memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani. Fadli Zon meminta agar keputusan itu dibawa dan disetujui terlebih dahulu dalam rapat paripurna DPR.

"Kalau atas nama DPR ya harus dibawa dan disetujui paripurna," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Fadli menilai, rencana pemberian penghargaan ke Sri Mulyani yang disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo hanyalah inisiatif pribadi. Oleh karena itu, pemberian penghargaan tersebut tak bisa mengatasnamakan DPR.


Harian terbit