Surat PemecatanNnya Bocor, Begini Tanggpan Fahri Hamzah


Sudah sejak Januari silam, kabar pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencuat.

Semenjak hal itu pula hubungan Fahri Hamzah dengan Presiden PKS, Sohibul Iman kian memanas.

Baru-baru ini dikabarkan surat pemecatan terhadap Fahri Hamzah dan Gamari Sutrisno sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera beredar.


Dari surat yang dikeluarkan sejak 06 April 2016 ini membeberkan lima poin yang diakuinya sebagai tindak lanjut keputusan presiden Partai Keadilan Sejahtera.

Pada poin ketiga surat tersebut menyatakan,"Meminta kepada struktur DPW, DPD, DPC, dan DPP untuk sementara membatasi diri berinteraksi dalam bentuk apa pun dengan saudara Dr.H.Gamari Sutrisno dan Fahri Hamzah,S.E. sampai permasalahan ini selesai".

Lihat fotonya di bawah ini.



                                                               Surat Pemecatan

Surat Pemecatan (Twitter Fahri Hamzah)
Padahal dalam surat tersebut tertulis jika hal ini bersifat rahasia dan dihimbau untuk memohon diri tidak ikut memosting dan menyebarkan semua bentuk pemberitaan demi menjaga ukhuwah kader.

Hal tersebut disampaikan dalam poin empat (4).

Tak terima dengan surat edaran tersebut, Fahri Hamzah menuding jika kepemimpinan Sohibul Iman adalah otoriter.

Melalui akun Twitternya, Fahri Hamzah mengatakan,"Kalau kita pakai nalar yg benar, surat seperti ini mustahil bisa dimengerti. Seluruh jajaran kader dilarang bertemu saya sekal April 2016.

Apa yg mau ditutupi? Apa saya kusta? Atau berbisa? Ini adalah nalar otoriter. Kepemimpinan MSI ini terlalu jauh."

Tak hanya sampai di situ, Fahri kembali membuat cuitan,"Kalau ada yg ngaku kader MSI yg jago hukum. Dan merasa mengerti pemecatan saya.

Sebut kapan dan di mana, saya layani berdebat secara terbuka.

Kalau mau ajak MSI juga Silahkan. Bukan berdebat lah.

Anggaplah klarifikasi terbuka. Saya siap! Saya tunggu!"


Salah seorang netizen menyemangati Fahri Hamzah.

"Loe bener2 dh bang @Fahrihamzah !!!, salut gw", tulis akun @HeruYogaSusanto.


"Habisnya pakai pengadilan Gak mempan mau apa lagi coba? Apa yg kita hormati kalau bukan keputusan hukum?", ujar Fahri.

Sohibul mengungkap awal mula perseteruan PKS dengan Fahri adalah ketika dia hendak merotasinya dari posisi Wakil Ketua DPR.

Setelah dikabarkan ke Fahri, soal kebijakannya tersebut, Fahri mengiyakan dan bersedia mematuhi keputusan partai. Hanya, Fahri meminta tidak langsung dicopot dari kursi pimpinan DPR karena masih memiliki tugas muhibah ke luar negeri yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya.


Namun, masih kata Sohibul, ternyata Fahri tidak memenuhi janjinya.

Saat Desember 2015, tidak seperti yang dijanjikannya, Fahri terus-menerus membuat alasan agar tidak dilengserkan dari posisi Wakil Ketua DPR.

Secara aturan sesuai dengan UU MD3, fraksi memang berhak mengatur kader-kadernya di alat kelengkapan Dewan, termasuk di kursi pimpinan DPR.

PKS pun memecat Fahri dari seluruh keanggotan partai pada April 2016.

Pada Desember 2016, PN Jaksel memenangkan gugatan Fahri dan menyatakan pemecatannya tidak sah.

PKS kemudian mengajukan banding, yang kemudian kembali kalah dari Fahri.

Hingga kini, Fahri tetap mengaku sebagai kader PKS. (TribunWow/Dian Naren)


TRIBUNEWS