Sekjen Demokrat: PDIP Jangan Lempar Kesalahan







Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meminta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak melempar kesalahan kepada pemerintahan Presiden SBY dan mendeskreditkan Partai Demokrat.


"Sikap melempar kesalahan dan menuding kesana kemari membersihkan diri, bukanlah sikap terpuji," kata Hinca melalui akun Twitternya, @hincapandjaitan.

Kicauan Hinca menyikapi keterangan Setya Novanto dalam sidang kasus KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3) lalu. Novanto mengungkap ada aliran duit korupsi proyek tersebut kepada Puan Maharani dan Pramono Anung. Novanto tahu duit 500 ribu dolar AS mengalir ke Puan dan Pramono dari pengusaha Made Oka Masagung.

Hinca menilai pernyataan Hasto yang langsung menyalahkan kebijakan program KTP el lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

Hinca meminta PDIP tidak menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan penyebutan Puan dan Pramono terlibat korupsi KTP el.

"Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan memvonis Puan dan Pramono pasti terlibat. Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan SBY yang diserang dan disalahkan," katanya.

Hinca menegaskan bahwa program KTP el tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah atau siapapun yang yang korupsi proyek tersebutlah yang salah.

"Baik apakah pelaku tindak pidana korupsi KTP el bagian dari pendukung pemerintah maupun pada pihak oposisi, di hadapan hukum keduanya sama," kicau Hinca lagi.

Sebelumnya, Hasto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP kepada Puan dan Pramono. Dia mengatakan PDIP bukan dalam posisi designer saat pengadaan KTP el berlangsung.

"Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto.

Hasto menekankan ada upaya mencoba membawa persoalan sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal posisi politik PDIP berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pemerintahan SBY.

"Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu 'dikalahkan.' Misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone," ujar Hasto dalam keterangan tertulis.[dem]


rmol