Pernyataan Wiranto dan Zulkifli Hasan Dinilai Lemahkan KPK


Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, melihat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak diwarnai dengan tindakan hina segelintir calon kepala daerah.

Sedikitnya ada empat calon kepala daerah dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, berikut putranya, Adriatma, yang tidak lain adalah Wali Kota Kendari, calon gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, calon bupati Subang, Imas Aryumningsih, dan calon bupati Jombang, Nyono Suharli.

“Keempat calon kepala daerah ini ditangkap KPK karena ketahuan menerima uang haram berupa suap dari pihak lain termasuk swasta, modusnya hampir sama dengan memanfaatkan kekuasaan yang diembannya untuk kongkalikong, baik terkait proyek pengadaan barang dan jasa, atau konstruksi, sampai urusan perizinan. Dari keempat orang ini saja total nilai suap yang sudah ketahuan mencapai Rp 8,5 miliar lebih,” ungkap Jajang melalui rilis yang diterima Kiblat.net, Selasa (13/03/2018).

Jajang mengungkapkan, semangat KPK memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Bahkan pernyataan terakhir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, dinilai melemahkan langkah KPK. Wiranto meminta KPK menunda penyelidikan dugaan suap terhadap para calon pemimpin daerah itu.

Pernyataan serupa juga keluar dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zuklifli Hasan. Ia meminta KPK tidak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama Pilkada berlangsung.

Jajang menilai ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat. KPK adalah lembaga independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapapun juga.

Center for Budget Analysis (CBA) mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip Equality before the law. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya.

“Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan. Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya bukan malah dibela,” ungkap Jajang.

Terakhir, Jajang mengungkapkan tidak ada salahnya Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan semangat antikorupsi sebagai hal yang mainstream dimana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup, bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi.