Pekerja Freeport Ngeluh Rekening Bank Dan Hak BPJS Diblokir Sepihak


Para pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang melakukan mogok keja sejak Mei 2017 merasa terintimidasi. Pihaknya merasa pemerintah juga tidak berpihak pada ribuan buruh yang dirumahkan dari pekerjaannya.

Lembaga hukum Lokataru yang mewakili Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia, Nurkholis Hidayat mengatakan, hingga saat ini para pekerja yang dirumahkan tak jelas nasibnya. Mulai dari rekening bank yang di bekukan hingga keanggotaan BPJS pun diputus ditengah jalan.

"Tidak ada kriteria yang jelas siapa saja yang dirumahkan, tapi memang kebanyakan yang terkena adalah mereka yang mogok kerja dan ikut dalam serikat pekerja," ujarnya di Bakoel Koffie Cikini Jakarta, Minggu (11/3).

Mengenai alasan jelas pihak Freeport merumahkan pekerjanya juga tidak dibicarakan oleh pekerja yang bersangkutan. "Padahal sudah ada kesepakatan dengan pimpinan Freeport Indonesia sebelumnya bahwa semua keputusan yang menyangkut karyawan harus dimusyawarahkan dengan karyawan," imbuhnya.

Nurkholis menyampaikan, pemblokiran rekening para pekerja Freeport yang melakukan mogok kerja dinilai sangat tidak masuk akal. Begitu juga dengan pihaknya BPJS Kesehatan yang diputuskan keanggotaannya.

"Yang menjadi keheranan kami, rekening bank yang tidak aja sangkut pautnya dengan transfer gaji juga diblokir. BPJS juga menuruti saja permintaan Freeport, padahal itu rekening atas nama kami," tuturnya.

Padahal, kata Nurkholis, ketentuan dalam BPJS menyebutkan bahwa pekerja yang terkena PHK masih mempunyai hak selama 6 bulan sesudah di-PHK untuk bisa menggunakan manfaat BPJS. Namun realitanya, para pekerja yang sakit banyak yang kebingungan karena sudah tidak tercover.

"Ada yang meninggal karena sakit dan tidak bisa berobat karena BPJSnya tidak bisa digunakan," ujarnya.

Dengan demikian, pihak Lokataru meminta agar pemerintah lewat Kemenakertrans dan Dinas di Papua serius menangani masalah ini. Pihaknya juga meminta BPJS untuk mengaktifkan kembali keanggotaan para pekerja yang mogok tersebut.

"Tindakan kementerian yang mendorong masalahnini menjadi sekedar sengketa industrial berakhir dengan pembuatan nota kesepakatan yang pihak kedua-nya pun tidak kita akui. Kami ini melakukan pemogokan secara sah dan dilindungi oleh UU," tandasnya.

(mys/JPC)