PBB Bengkulu Tampung Caleg dari Kader HTI dan FPI


Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Bengkulu mulai melakukan perekrutan calon legislator setelah ditetapkan menjadi salah satu partai peserta Pemilu 2019.

Calon wakil rakyat dari PBB berasal dari berbagai kalangan, termasuk dari kader Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam.

"Kader-kader organisasi masyarakat ini yang ingin mengabdikan diri di parlemen, akan maju lewat PBB," ujar Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PBB Provinsi Bengkulu, Mohc Inroji, di Bengkulu, Selasa (13/3/2018).

Inroji menyebutkan, partainya membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi legislator melalui PBB. Syaratnya, kata dia, seorang yang mengajukan diri sebagai caleg harus memiliki kompetensi, jujur, bersih, antikorupsi, dan memahami visi misi partai.

Adapun target PBB Bengkulu di pemilihan legislatif 2019 adalah keterwakilan di seluruh DPRD baik Provinsi Bengkulu maupun kabupaten dan kota.

Selain membuka pintu untuk anggota HTI dan FPI, PBB Bengkulu juga mengklaim mendapatkan dukungan tambahan dari beberapa partai politik yang tidak lolos untuk maju pada Pemilu 2019.

"Seperti kader PKPI sudah mengatakan akan bergabung pada kami, dan ada parpol lain yang saat ini masih dalam tahap pembicaraan," ucapnya.

Selain itu, Inroji menyatakan partainya juga memberi ruang yang besar untuk keterwakilan perempuan di kursi legislatif.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengaku telah berulang kali mengajak anggota HTI untuk terjun ke politik elektoral.

Selama ini, HTI dikenal sebagai organisasi yang anti terhadap pemilu. Menurut mereka, pemilu merupakan produk demokrasi barat sehingga tidak patut diikuti.

Sistem pemerintahan yang terbaik menurut mereka adalah khilafah. Pemahaman tersebut menjadi dasar Kementerian Hukum dan HAM membubarkan HTI karena khilafah dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Yusril mengatakan, kerap menjelaskan kepada anggota HTI bahwa keikutsertaan dalam politik dapat membuat HTI menjadi kuat. Sebaliknya, ketika HTI tidak berafiliasi dengan elemen politik seperti partai, maka akan mudah menjadi bulan-bulanan berbagai pihak termasuk pemerintah.

"Berkali-kali juga kami meyakinkan kepada mereka bahwa ini kan satu contoh. Begitu tidak mau ikut politik tidak apa-apa, tapi kalau surat satu lembar menyatakan bubar, bubar kalian. Enggak bisa apa-apa," ucap Yusril di kantor DPP PBB, Jakarta, Minggu (28/1/2018).(yn/ant)


teropong senayan