Komisi I: Bahaya Kalau Data Registrasi Ulang Dipegang Asing


 Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan registrasi ulang nomor telepon seluler dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Namun, masih ada kecurigaan publik bahwa data tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019. Bahkan ada yang khawatir data-data tersebut akan dipakai oleh kepentingan asing.

Komisi I DPR RI sendiri menyambut baik kebijakan registrasi ulang itu supaya seluruh nomor ponsel terdata dan tidak disalahgunakan untuk menyebar hoax.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, menyatakan, pihaknya tetap akan mengevaluasi kebijakan itu bila benar ada pelaporan dari masyarakat soal penyalahgunaan data.

"Bank data Kominfo sudah kami konfirmasi memiliki tingkat safety yang sangat tinggi. Tapi tetap akan kami evaluasi setelah ada pelaporan," kata Asril di Ruang Komisi I, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Komisi I DPR RI akan memberi waktu bagi berjalannya proses kebijakan ini sembari terus mempelajari perkembangan yang terjadi.

"Data itu sangat bahaya sekali kalau disalahgunakan, apalagi jatuh ke asing. Kita tunggu saja nanti perjalanannya," kata anggota Fraksi Partai Gerindra itu. [ald]


rmol