JK Instruksikan Dana Haji Diinvestasikan di Arab Saudi


Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji ke Arab Saudi, Jumat (9/3/2018).

Sebelumnya diketahui, Kementerian Agama telah mengalihkan dana haji sebesar Rp103 Triliun ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 13 Februari lalu.

"Ya dana dibayarkan melalui setoran terkumpul sekarang kan outstanding sekitar 102,5T, itu bisa diinvestasikan kepada instrumen investasi di Arab saudi maupun Indonesia. Tapi fokus kita (Indonesia) di Arab Saudi karena arahan pak Wapres mengintruksikan investasikan di Arab saudi," kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wapres Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.


Ujar Anggito, Kalla beralasaan investasi dana haji memiliki resiko kecil namun memiliki kelebihan yang cukup tinggi, mengingat jamaah umroh dan haji tiap tahun kian bertambah.

"Kalau kita (Indonesia) berinvestasi di Arab bisa dimanfaatkan dan mendapatkan return atau nilai manfaat," jelas Anggito.

Untuk itu, BPKH mengajak Utusan Khusus Presiden (UKP) untuk Timur Tengah dan OKI, Alwi Shihab untuk merealisasikan investasi itu.

Salah satunya adalah pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf milik Pemerintah Provinsi Aceh, seperti hotel maupun catering.

"Jadi Pemerintah Aceh itu memiliki tanah wakaf kurang lebih 400 meter dari Masjidil Haram dan itu dimiliki oleh wakaf Aceh dan sudah ada ikrar wakafnya di Arab Saudi dan itu kita sedang proses negosiasi," kata Anggito.

Alwi Shihab yang ditemui di tempat yang sama mengatakan instruksi investasi dana Haji di Arab Saudi dinilai tepat, di mana langsung bersentuhan dengan kebutuhan para jemaah yang melakukan ibadah di Tanah Suci.

"Investasi yang paling tepat di Saudi Arabia, menyangkut hal-hal yang bersentuhan dengan jemaah haji. Di situ ada perumahan, di situ ada servis-servis lainnya," kata Alwi Shihab.

Diketahui per 13 Februari 2018 pula, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan itu mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sejak saat itu, dana haji yang semula dikelola Kemenag dialihkan ke BPKH.

TRIBUNEWS