DPR Sebut UU Perlindungan Data Pribadi Belum Jadi Prioritas Pemerintah


Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI, Hanafi Rais mengungkapkan adanya ketidakharmonisan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan data pribadi. Sebab, hingga saat ini DPR belum menerima draft RUU itu.

Padahal, kata Hanafi, dia telah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara untuk menyepakati Undang-Undang perlindungan data pribadi.‎ Keduanya telah menyepakati UU perlindungan data pribadi akan menjadi prioritas utama.

‎"Saya ketemu Pak Rudiantara sepakat untu UU perlindungan data pribadi jadi prioritas. Tapi setelah di cek ke Baleg, draft itu Menkumham ga jadi prioritas," kata Hanafi saat menghadiri diskusi MNCTrijaya Network di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/3/2018).

Hanafi berpandangan draft RUU tersebut masih mandek atau belum diproses oleh Kemenkumham. Dia pun mempertanyakan, kepastian pemerintah yakni Kemenumham dan Kemenkominfo dalam menggodok RUU tersebut.

"Nah jadi pemerintah satu suara enggak nih? Antara pemerintah di internalnya apakah punya semangat yang sama? Jangan sampai ini (DPR) mendesak tapi belum satu suara," terangnya.

Menurut Hanafi, ada 32 Pasal dalam Undang-Undang ‎yang bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Sebagian besar pasal dalam undang-undang itu mempunyai semangat colection access data.

"Nah ‎belum ada UU yang menjamin bahwa masyarakat betul-betul punya kontrol 100 persen dari yang sudah diserahkan. Ketika negara lain sudah siap dengan perlindugan data pribadi. Kita tidak lagi bicara tentang hak aksesnya tapi data protection yang harus dikedepankan," paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menkominfo, Henri Subiakto mengatakan, pihaknya telah mengajukan RUU tersebut ke Kemenumham. Namun, berdasarkan penuturan Henri, pihak Kemenkumhan sedang banyak menggodok RUU lainnya.

"Kominfo sudah mengajukan tapi waiting list karena Undang-Undang di Kemenkumham ngantri banyak. Kita tunggu 1 mei soal penipuan. Skrg pemblokiran masih sebagian," jelasnya di lokasi yang sama.

(aky)

okezone