Wow, Banyak Paslon Pilkada Ngaku Dana Kampanyenya Cuma Rp 1 Juta


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan awal dana kampanye pasangan calon yang bertarung di pemilihan kepala daerah 2018. Namun, tidak sedikit paslon yang melaporkan dana kampanye dengan nilai yang terlalu rendah.

Bahkan, dalam laporan analisis dana kampanye di kabupaten/kota, sebanyak 62 kandidat paslon kepala daerah hanya melaporkan dana kampanye yang berkisar kurang dari Rp 1 juta.

Menanggapi hal itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan aktivitas pengunaan dana kampanye para paslon pada pilkada 2018 mendatang.

Menurut Fritz, dana kampanye yang telah dilaporkan haruslah sesuai dengan apa yang akan dipergunakan pada masa kampanye nanti.

"Apakah sudah sesuai apa tidak sesuai, laporan itu yang dilihat, bener enggak sih seandainya ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di luar yang tidak dilaporkan, nah itu baru muncul setelaha ada dugaan yang melaporkan bahwa penggunannya tidak benar," kata Fritz di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (25/2).

Lebih lanjut, Fritz menambahkan, dalam regulasi yang berlaku, para paslon yang melaporkan dana kampanye yang tidak sesuai sebetulnya tidak dapat diberikan sanksi diskualifikasi, tapi bisa masuk dalam ranah hukum.

Namun, kata Fritz, apabila calon menerima bantuan dari identitas yang tidak jelas, maka itu baru akan mendapatkan sanksi pembatalan calon.

"Kalau itu sudah masuk dalam pidana, penjara dan denda. Tidak dapat didiskualifikasi, karena dalam UU pasal 10 tidak ada pasal yang menyuruh didiskualifikasi tidak melaporkan dana kampanye," pungkasnya.

(aim/JPC)


Jawapos