Ustadz Al Khaththath Ungkap Manuver Ahok Jelang Pilpres 2019


Rencana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara penistaan agama dinilai oleh Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Ustadz Muhammad Al Khaththath sebagai manuver untuk memuluskan jalan mantan Gubernur DKI itu menuju politik nasional.

Ustadz Al Khaththath yang juga merupakan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, mencurigai ada udang di balik batu dalam pengajuan PK tersebut. Ia menilai, pengajuan PK itu hanya untuk melenggangkan Ahok menuju kursi Calon Presiden pada Pemilu 2019.

Dalam analisanya, kalau PK dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) maka Ahok akan dibebaskan sehingga tak lagi berstatus narapidana.

“(Ahok) akan melenggang ke Istana, (di) jadi Calon Presiden atau Wakil Presiden 2019,” katanya di Museum Joeang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini, Sabtu (24/2).

Menurut Ustadz Al Khaththath, Ahok adalah sosok yang meresahkan masyarakat saat menjabat Gubernur DKI, sehingga, dinilainya, suami dari Veronica Tan yang sedang proses cerai itu tak pantas menjadi pemimpin nasional.

“Jadi gubernur aja meresahkan, apa lagi jadi presiden,” tukasnya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh umat Islam, termasuk yang tergabung di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, FUI, dan Persaudaraan Alumni 212, untuk menolak pengajuan PK Ahok tersebut.

Ustadz Al Khaththath lantas berjanji mengajak seluruh anggota ormas Islam untuk memenuhi Jalan Gajah Mada, lokasi PN Jakarta Utara, untuk menolak PK Ahok.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Mei 2017 menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok. Dia tidak mengajukan banding atas putusan hakim. Namun, setelah lebih dari enam bulan menjalani hukuman, Ahok mengajukan PK ke MA. Sidang perdana di PN Jakarta Utara akan digelar besok, Senin (26/2).

Menanggapi hal itu, Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Krist Ibnu mengatakan, PK yang diajukan Ahok sudah melampaui waktu yang dibolehkan Undang-Undang MA alias expired.

“Pengajuan PK yakni maksimal 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” tegasnya. (*/ls)


Swamedium