Muhammad Jefri, Densus 88, dan Bu Dendy


Meski sudah lama ada, istilah perebut lelaki orang (pelakor) akhir-akhir ini menjadi ramai diperbincangkan. Bahkan beberapa ustadz dan aktivis dakwah sampai berbusa-busa menyuarakan hastag #savepoligamy sebagai antisipasi agar jangan sampai masyarakat awam menganggap bahwa syariat poligami sama saja dengan pelakor.

Hal ini tidak lepas dari viralnya video “Bu Dendy”, video berdurasi dua menit tersebut menampakkan seorang wanita berjilbab merah duduk tertunduk di sofa dan menerima kemarahan dari wanita lain yang kemudian melemparinya dengan uang.

Bu Dendy yang memegang kamera dan tak tampak wajahnya menuduh wanita yang diketahui bernama Nila tersebut telah melakukan tindakan pelakorisme. Nila diduga berselingkuh dengan suami wanita tersebut dengan bukti berupa mutasi rekening milik suaminya. Wanita pemegang kamera tersebut tak segan membunuh harga diri Nila dengan mengupload video tersebut ke media sosial.

Kita lupakan sejenak Bu Dendy, kita beralih sejenak ke peristiwa yang tidak juga masih hangat. Yaitu kematian terduga teroris MJ, yang ternyata menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Polri membenarkan bahwa Muhammad Jefri alias MJ (31) tewas setelah ditangkap tim Densus 88 di Indramayu, Jawa Barat, pada Rabu (7/2) lalu.

Kontroversi bermula ketika Kombes Pol Agung Wicaksono mewakili Polri mengatakan bahwa Jefri sempat dibawa ke klinik di Indramayu sebelum meninggal. Setelah meninggal jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Disimpulkan bahwa MJ meninggal karena serangan jantung.

Pernyataan Kombes Pol Agung tersebut justru mengundang curiga keluarga MJ. Menurut keluarga, MJ tak punya riwayat penyakit jantung. Mereka pun meminta Polri untuk berkata yang sebenarnya.

Parahnya, tindak tanduk polisi justru layak untuk dicurigai. Dimulai dari kesaksian manajeman klinik Nur Medika Indramayu yang menyatakan bahwa MJ sudah tak bernyawa saat dibawa ke klinik. Lalu ketika di Kramat Jati, hanya tiga orang perwakilan keluarga yang boleh melihat jasad MJ. Dan sesampainya di rumah duka di Kabupaten Tenggamus, tak boleh ada yang membuka kain kafan MJ.

Proses pemakaman pun terbilang singkat dan janggal. Menurut warga sekitar, prosesi pemakaman MJ terkesan terlalu pagi dan terlalu cepat sehingga sedikit dari mereka yang bisa menghadiri pemakaman. Asnah, warga sekitar TPU Kapuran tempat MJ dimakamkan menyatakan, “Baru ini ada yang dimakamkan pagi-pagi sekali. Kita juga tidak sempat melayat ke kuburan tahu-tahunya kuburan itu sudah jadi. Sebab mana ada yang mau menggali kuburan pagi-pagi sekali kalau tidak dibayar, meski pada umumnya di sini pemakaman dilakukan bergotong-royong.”

Berbagai kejanggalan ini pun mendapat sorotan luas. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyanyangkan keputusan Polri yang langsung memastikan Jefri meninggal karena sakit jantung, tanpa melibatkan dokter independen. Anggota komisi III lainnya Muhammad Syafii menyatakan bahwa seharusnya kepolisian mempunyai SOP terbaru. Yaitu dalam penangkapan, harus melihat kondisi kesehatan dari terduga.

Wasekjen MUI Tengku Zulkarnaen tak mau ketinggalan berkomentar, menurut beliau polisi bukanlah hakim, tidak berhak memvonis mati seorang teroris atau bandit, prosedur polisi adalah menangkap, kemudian proses verbal dan dibawa ke pengadilan. Bahkan koordinator Badan Pekerja Kontras, Yati Andriyani melalui rilis tertulis meminta Polri melakukan autopsi ulang dengan melibatkan dokter independen.

Namun bukan sambutan baik yang kita dengar dari Densus 88. Kita justru dikejutkan dengan kabar bahwa keluarga diberi uang santunan sebesar Rp40 juta. Entah apa motifnya, namun jelas bukan itu jawaban yang ditunggu masyarakat.

Dari serangkaian kronologi di atas, saya justru menemukan kesamaan antara Bu Dendy dengan Densus 88. Sama-sama mudah tersulut emosi, mudah memvonis, dan bertindak di luar kewenangannya. Mereka juga sama-sama menganggap bahwa segepok uang bisa menghapus dan mengubur segalanya.

Dua kejadian di atas sejatinya bukanlah pendidikan yang baik terhadap masyarakat kita, yang boleh dibilang kelewat awam soal hukum. Bu Dendy mungkin bisa kita maklumi, meskipun kaya raya tapi saya yakin dia tak mengerti apapun mengenai undang-undang perkawinan ataupun pasal-pasal pencemaran nama baik. Dan saya juga yakin Bu Dendy akan tergagap jika ditanya apa definisi pelakor baik secara etimologis maupun terminologis.

Tapi apakah kita bisa melalukan permakluman yang sama terhadap Densus 88. Sebagai institusi negara sudah seharusnya Densus 88 dipenuhi personal-personal yang paling berkomitmen terhadap hukum, bukan malah mengabaikannya. Apakah kita bisa menerima kenyataan jika ternyata anggota Densus 88 adalah orang yang paling gagap soal definisi terorisme. Apakah kita bisa menerima jika anggota Densus 88 adalah orang yang paling gagal paham soal keadilan dan kemanusiaan.

Sebagai manusia waras, tentu kita tidak terima. Namun apalah arti sebuah penerimaan, jikalau kenyataan berkata lain. Dan yang lebih menyakitkan, semua tingkah polah Densus ini seolah memastikan kebenaran anekdot bahwa peraturan diciptakan untuk dilanggar.

Penulis: Rusydan Abdul Hadi

KIBLAT