Mengejutkan Pakar Hukum Universitas Katolik Angkat Bicara Tentang Hukuman Ahok


Pakar Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyatakan pemerintah melanggar Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan karena tidak menjebloskan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Sesungguhnya kalau sudah inkrah, dan PK (Peninjauan Kembali) ditolak, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di Lapas. Ini pelanggaran betul terhadap UU Pemasyarakatan," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (1/4/2018).

Menurut Asep, selama masih ditempatkan di rumah tahanan (rutan) Mako Brimob maka masa penahanan Ahok dua tahun belum terhitung dimulai sebelum ditempatkan di Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana.

"Ketika narapidana tidak ditempatkan di Lapas, hemat saya harusnya tidak dihitung, karena itu kan masa penahanan. Masa penahanan berbeda dengan masa pembinaan," ujarnya.

Asep juga menerangkan, pihak Kejaksaan mempunyai tugas untuk mengeksekusi putusan pengadilan terhadap Ahok. Terlebih, PK yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah ditolak Mahkamah Agung melalui majelis hakim yang dipimpin Artidjo Alkostar.

Setelah Kejaksaan mengeksekusi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bertugas menempatkan terpidana ke Lapas. Ditjen ini menentukan Lapas mana yang akan dihuni oleh terpidana.

"Jaksa yang mengeksekusi putusan pengadilan, tapi yang menempatkannya ke Lapas adalah Ditjen Pemasyarakatan. Jadi terpidana itu ditempatkan di mana tergantung Ditjen ini. Kalau di Mako Brimob ini kan rutan, bukan lembaga pembinaan bagi seorang terpidana. Ini melanggar Undang-undang," katanya.

Karena Kedekatan dengan Jokowi

Asep Warlan Yusuf mengungkapkan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kemungkinan karena Ahok dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Faktor kedekatan itulah yang membuat institusi pemerintah, baik Kejaksaan maupun Ditjen Pemasyarakatan, takut memindahkan Ahok ke Lapas dari rumah tahanan (rutan) Mako Brimob.

"Ya kita semua tahu Ahok ini siapa, orang yang dekat dengan Jokowi. Ini kalau kita melihat dari asumsi di luar aturan ya," katanya.

Adanya kesan kedekatan Ahok dengan Jokowi itu, menurut Asep, membuat aparat pun membiarkan Ahok tetap berada di rutan Mako Brimob. "Ya itulah, merasa dilindungi oleh penguasa. Aparat di bawahnya jadi tidak berani mengeksekusi," ungkap dia.

Asep berpendapat, Ahok akan dipindahkan ke Lapas bila Jokowi turun tangan dengan meminta kepada jajarannya memindahkan Ahok ke Lapas seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan. "Kalau Jokowi mengatakan silakan bawa ke Lapas, nah semua akan ikut itu. Saya kira, ini ada di tangan Jokowi. Kalau saya boleh curiga begitu," ujar dia.

Sumber: Republika