Cuci Otak ala Dokter Terawan, Pelanggaran Kode Etik atau Terobosan Medis?


Tagar #SaveDokterTerawan menggema di lini masa. Tak tanggung-tanggung ada sosok pengusaha yang juga politikus ulung Aburizal Bakrie di barisan terdepan pembela Dokter Terawan Agus Putranto yang baru saja dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Semua bermula dari beredarnya surat putusan sanksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terhadap dokter cuci otak ini di media sosial pada Selasa (3/4/2018).


Surat yang ditandatangani Ketua MKEK Pusat DR Dr Prijo Sidipratomo SpRad (K) itu berisi putusan terkait dugaan pelanggaran etik kedokteran berat yang telah dilakukan dokter Terawan.

MKEK menduga, dokter yang identik dengan terapi Brain Washing melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography (DSA) itu sudah berlebihan dalam mengiklankan diri. Menurut MKEK, tidak sepatutnya dokter Terawan mengklaim tindakan cuci otak itu sebagai tindakan pengobatan (kuratif) dan pencegahan (preventif) stroke iskemik.

Alasan lain yang memperkuat MKEK menjatuhkan sanksi itu karena dokter Terawan melakukan dugaan menarik bayaran dengan nominal yang tidak sedikit. Selain itu, menurut MKEK, janji-janji dokter Terawan akan kesembuhan setelah menjalankan tindakan cuci otak (brain washing). Padahal, terapi tersebut belum ada bukti ilmiah atau Evidence Based (EBM).

Sulit sekali menghubungi Prijo Sidipratomo saat surat ini beredar. Tim Health Liputan6.com ingin memastikan soal keaslian surat tersebut. Sewajarnya surat penting seperti pemberitahuan akan pemecatan dokter Terawan tidak sampai jatuh ke tangan publik.

Hal yang sama diungkapkan Mariya Mubarika dari Tim Advokasi Legistalif IDI. Mariya amat terkejut begitu mengetahui bahwa media banyak yang menerima surat pemecatan itu.

Menurut Mariya, segala informasi dan data dari MKEK PB IDI yang asli tidak bisa diakses secara bebas. Mariya menjadi heran mengapa bisa sampai kebobolan seperti ini.

"MKEK PB IDI itu tertutup dan tidak mungkin pemberitaan kasus dokter Terawan beredal viral," kata Mariya saat dihubungi Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa siang.

Saat disinggung apakah surat yang beredar itu asli atau palsu, Mariya menjawab, "Soal berita itu hoaks atau bukan, saya juga belum tahu pasti."

Surat yang tersebar dalam bentuk Portable Document Format (PDF) itu berjudul Keputusan MKEK - TAP (singkatan dari nama Terawan Agus Putranto) dengan jumlah halaman 10 lembar. Salah satu keputusan yang tertulis di sana menetapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan dokter Terawan tergolong pelanggaran etik serius (serious ethical misconduct).

Pada halaman nomor sembilan diketahui bahwa sanksi yang diberikan dokter Terawan berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan dari 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019. Hal ini juga diikuti pernyataan tertulis pencabutan rekomendasi izin praktiknya.