Presiden Tolak UU MD3 Dinilai Hanya Drama, Kok Bisa?


Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyayangkan sikap Presiden Jokowi dalam menanggapi disahkannya undang-undang MD3. Menurutnya, sikap presiden yang tidak mau tanda tangan UU MD3 adalah drama politik yang jelek.

“Presiden seolah-olah nggak mau tanda tangan itu drama politik yang jelek sekali. Orang yang paham proses penyusunan undang-undang tahu betul bahwasanya proses pembuatan UU itu melibatkan dua hal, yaitu eksekutif dan legislatif,” katanya saat ditemui Kiblat.net pada Jumat (16/16/2018).

“Jadi eksekutif sejak awal pemerintah terlibat dalam penyusunan undang-undang itu. Ini seolah-olah mau main drama India ‘saya jagoannya saya, nggak sepakat dengan UU, saya setuju dengan masyarakat’,” sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika memang Presiden Joko Widodo benar-benar menolak adanya UU MD3 ini, seharusnya mengeluarkan Perppu. Sebab, UU MD3 tersebut mengancam demokrasi.

“Perpu ormas saja bisa dikeluarkan, Perpu terkait ancaman demokrasi Pak Jokowi masak nggak berani keluarkan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menandatangani revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ia berdalih menangkap keresahan yang ada di masyarakat.

“Saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan UU itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya,” tuturnya.

Namun, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan bahwa UU tersebut tetap sah meski tidak ada tanda tangan presiden.


kiblat