Ngejleb, Soal Ojek Online, Pengamat: Suruh Presiden Mikir, Kan Dia yang Mau



Permasalahan tarif yang dinilai terlalu rendah oleh para mitra perusahaan transportasi berbasis aplikasi (driver ojek online) memasuki babak baru. Pemerintah didesak untuk membuat regulasi soal tarif yang menguntungkan para driver pun pengusaha, namun tidak membebani konsumen.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan, pemerintah semestinya tidak usah ikut campur mengatur tarif transportasi online, kalau tidak mau merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Sebab, dalam payung hukum UU LLAJ belum diatur mengenai transportasi berbasis aplikasi. Sehingga keberadaan ojek online saat ini sejatinya masih ilegal.
jokowi airlangga

Presiden RI Joko Widodo saat berolahraga bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. (dok. Biro Pers Setpres)

"Ojol (ojek online) dan Opang (ojek pangkalan) tidak perlu diatur tarifnya karena by the law mereka ilegal. Ngapain negara repot-repot? Kurang kerjaan!" ucap Agus saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (30/3).

Menurut Agus, saat ini hanya ada dua pilihan untuk mengatasi permasalahan transportasi online yang dinilainya sudah semakin liar ini.

"Pilihan cuma dua, dilarang atau diatur," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika memang pemerintah memilih untuk mengatur, ungkap Agus, maka harus dilakukan revisi UU LLAJ. Undang-undang inilah yang nantinya akan menjadi payung hukum, atau peraturan induk transportasi online.

"Kalau mau cepat cuma 1 pasal yang daring (dalam jaringan/online) saja. Kalau mau lama dan gaduh, ya banyak (yang harus direvisi)," ungkapnya.

"Pemerintah suruh mikir terutama Menhub dan Presiden. Kan Presiden yang mau," lanjutnya.

Sementara itu, mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, Agus menyayangkan beleid tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Ini semua terjadi karena pemerintah tidak hadir. Cuma ropat-repet. Momentum 108 hilang karena Menhub tidak tegas. Udah biar aja pada berkelahi di jalan," pungkasnya.

Sebagai informasi, para aliansi pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan istana negara, Jakarta, Rabu (28/3) lalu. Dalam aksi itu, mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan online yang semula Rp 1.600 menjadi Rp 4.000 per kilometernya.

Menurut mereka, tarif Rp 1.600 per km membuat para pengemudi online sengsara dan penghasilan pun dinilai tidak bisa menutupi biaya hidup untuk keluarga, perawatan motor, bahan bakar dan kebutuhan lainnya.

(aim/JPC)