Kader PDIP Tantang Wasekjen PD Ungkap Biang Persoalan e-KTP


Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur Rio Sambodo menantang Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik untuk ikut mendorong pengungkapan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Dalam pengamatan Rio, PD justru seperti alergi dengan persoalan e-KTP.

Tantangan Rio itu sebagai respons atas pernyataan Rachland yang menganggap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membuat pembelaan yang tak menyentuh akar persoalan. Sebelumnya Hasto mengatakan, tidak logis jika kader partainya yang menjadi oposisi pada era 2004-2014 memperoleh aliran duit e-KTP.

Baca juga: Sekjen PDIP Dianggap Ganggu Hubungan Demokrat dan Jokowi

Menurut Rio, pernyataan Hasto adalah fakta yang tak bisa ditangkal. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu memang berada di luar pemerintahan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga tidak dalam kapasitas sebagai perancang kebijakan e-KTP.

“Coba sebut, di mana pernyataan Hasto yang salah?” ujar Rio di Jakarta, Selasa (27/3). Dia juga mendorong Gamawan Fauzi selaku menteri dalam negeri (Mendagri) era 2009-2014 untuk buka-bukaan soal e-KTP.

Menurut Rio, sebuah kebijakan dimulai dari pengguna anggaran yang mengusulkan. Dalam kebijakan e-KTP, sambungnya, pihak yang mengusulkan adalah Gamawan Fauzi selaku pembantu SBY di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II 2009-2014.

Rio menambahkan, jika PD kesatria maka seharusnya ikut mendorong Gamawan mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Itu cara yang benar di dalam membela Pak SBY,” ucap Rio.

Karena itu Rio menantang PD  berani mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas persoalan e-KTP. “Dan sekiranya Demokrat sependapat dengan kami, bahwa segala sesuatunya dimulai dari pengguna anggaran, yaitu Pak Gamawan Fauzi maka ini bisa menjadi arah positif atas pengungkapan tuntas kasus korupsi tersebut,”  kata dia.(boy/jpnn)