Fahri: Kalau Pasal Ini Dihidupkan, Presiden Sama dengan Penjajah


Pemerintah mengusulkan menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal sejatinya pasal itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan pasal tersebut adalah peninggalan Belanda, yang ditujukan untuk penghinaan kepada pemimpin-pemimpin kolonial, yakni Ratu Belanda, gubernur, jenderal dan lain-lain.

"Jadi ‎kalau pasal ini hidup itu saja dengan Presiden menganggap dirinya penjajah dan rakyat itu yang dijajah," ujar Fahri saat dihubungi awak media, Rabu (7/2).

Fahri Hamzah


Fahri khawatir ketika pasal penghinaan kembali dihidupkan, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

"Karena itu harus dihentikan. Sama saja memutarbalikan jarum jam peradaban demokrasi yang sudah jauh ke belakang," tegas dia.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi paham bahwa ini kesalahan yang fatal," pungkasnya.

Sekadar informasi, pemerintah dan DPR tengah membahas untuk menghidupkan lagi Pasal 134 dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan termasuk penyerangan kepada presiden dan wakil Presiden.

Pasal 134 ini juga diketahui pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, sebagaimana tertuang dalam surat putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

(gwn/JPC)

Jawapos