UU Ormas Kembali Digugat



Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu) tentang ormas disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, otomatis sidang uji mater Perppu yang menimbulkan kegaduhan itu tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu, warga kembali mengajukan uji material Perppu yang kini sudah menjadi UU itu.

“Saya tegaskan di sini, bahwa gugatan terkait Perppu Ormas kemarin bukan ditolak, tetapi yang ada itu di NO atau Niet Ontvankelijike Verklaard atau bahasa Indonesianya gugatan tidak dapat diterima karena objek gugatan hangus,” ungkap Rangga Lukita Desnata, salah satu advokat penggugat UU ormas kepada Kiblat.net, di Jakarta, Selasa (02/01/2018).

“Dengan perppu disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, jadi objek gugatannya hangus. Sekarang yang kita mau ajukan adalah uji materi terhadap UU Ormas. Kalau kemarin kan formil dan materil Perppu Ormas, sekarang materilnya saja,” lanjutnya.

Adapun terkait poin-poin yang diajukan, jelas Rangga, masih sama dengan uji materi Perppu ormas yang kemarin diajukan. Pertama, Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kedua, Frasa “Atau paham lain” Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Ketiga, Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Keempat, Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan 28, Pasal 28C ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. dan point Terakhir, adalah Pasal 82A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

“Itu terhadap frasa “Atau paham lain” Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, kata ‘Paham lain’ di sana tidak ada penjelasannya, hanya berupa paham lain saja. Ini gak jelas UU ini menyasar ke mana. Kami menyangka yang buat pasalnya ini malu-malu kucing,” ungkapnya.

“Sebenarnya kalau mau nyasar gerakan umat Islam silakan ngomong langsung. Memang dulu undang-undang yang lama yang dilarang itu hanya ideologi komunisme, marxisme, leninisme. Sekarang ditambah dengan paham lain. Paham lain yang seperti apa? Jadinya yang menentukan itu kan pemerintah. Pembubaran tanpa proses pengadilan, jadinya hanya berdasarkan like or dislike aja, nggak ada prosedur due process of lawnya, itu enggak ada,” tukasnya.

Rangga pun mengungkapkan bahwa permohonan uji materi ini sudah didaftarkan Tim Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama pada Kamis (28/12/2017).

Reporter: Muhammad Jundii
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Kiblat net