Proses Hukum Paslon Pilkada Ditangguhkan, Adhie Massardi: Ini Langkah Hukum Paling tak Masuk Akal!


Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi menyoal pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta proses hukum bagi para peserta Pilkada Serentak 2018 ditangguhkan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Menurut tokoh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, jika proses hukum terus dijalankan terhadap para peserta Pilkada 2018, pemilih justru akan terhindar dari memilih pasangan calon busuk.

“Inilah langkah hukum yang paling tidak masuk akal. Padahal kalau proses hukum terus dijalankan, rakyat akan terhindar dari memilih paslon busuk,” tegas Adhie di akun Twitter @AdhieMassardi, mengomentari tulisan bertajuk “Kapolri Minta Proses Hukum Seluruh Paslon Ditangguhkan selama Pilkada”

Tito Karnavian menegaskan, penangguhan proses hukum paslon Pilkada 2018 merupakan upaya paling bijak untuk menjaga netralitas lembaga penegak hukum.

Tak hanya bagi kepolisian, imbauan ini juga ditujukan kepada lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK.

"Kalau sudah ada penetapan tanggal 12 Februari nanti jangan diganggu dengan pemanggilan proses hukum, karena bisa mempengaruhi proses demokrasi yang bisa jadi tidak fair dan dapat mempengaruhi opini publik," ujar Tito seperti dikutip kumparan (05/01).

Tito juga mengajak Kejaksaan dan KPK untuk berkoordinasi dengan Bawaslu dan membuat MoU selama Pilkada Serentak 2018. Upaya ini pernah dilaksanakan pada pilkada-pilkada sebelumnya.

Namun Tito memberikan pengecualian jika ada operasi tangkap tangan. Menurutnya jika terjadi tindak pidana terkait pelaksanaan pilkada, tak masalah untuk langsung diusut.

"Misal penyuapan oleh pasangan calon kepada apa. Atau kapasitas pilkada tangkap tangan korupsi," kata Tito.

Sumber: Itoday