Polisi Tak Akan Sentuh Viktor Laiskodat Selama Pilkada


Polri menunda pengusutan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat. Pasalnya Viktor diketahui menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, Polri bakal menunda seluruh proses hukum yang melibatkan calon kepala daerah, tak terkecuali Viktor.

Namun secara pasti, penundaaan dilakukan sejak 12 Februari 2018 atau saat penetapan. "Jadi, untuk semua yang terkait pasangan calon yang ditetapkan, ini kami tunda prosesnya. Penundaan sementara," kata dia di Divhumas Polri, Jumat (12/1).

Martinus mengatakan, penundaan proses hukum artinya tidak dilakukan proses hukum dahulu sementara saat tahapan penetapan, tahapan pemilihan sampai munculnya Sengketa di MK.

Hal itu dilakukan agar tidak dimanfaatkan oleh para pendukung atau siapapun yang terkait dengan simpatisan pasangan calon, kemudian melaporkan paslon lainnya.

"Ini berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan, menimbulkan satu upaya upaya black campaign sehingga perlu dilakukan upaya untuk menunda ini sehingga pelaksanaan proses demokrasi ini," kata dia.

Namun, lanjutnya, Polri menerapkan pengecualian untuk kasus dengan unsur operasi tangkap tangan (OTT). "Itu tentu diproses," kata dia.

Martinus mengatakan, penundaan seperti ini bukan hanya dilakukan saat pilkada tahun 2018 ini saja. Namun, dalam pilkada sebelumnya juga sama.

Viktor Laiskodat yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus 2017 lalu.

Pidato Viktor di NTT viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Viktor diduga menuduh empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

sumber : jpnn