Kritik Pemerintahan Jokowi-JK, Fadli Zon: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen, Utang Tumbuh 14 Persen


 Plt Ketua DPR Fadli Zon menyoroti persoalan rasio utang yang meski menurut pemerintah masih berada di dalam tahap aman, tetapi dirinya menginginkan agresitivitas dalam berutang perlu untuk dapat diredam.

“Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (4/1).


Menurut politisi Gerindra tersebut, setelah membaca laporan kinerja pemerintah pada tahun 2017, ditemukan bahwa agresitivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.

Dia menjabarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13-14 persen per tahun.

Berdasarkan laporan pemerintah, lanjutnya, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp367,7 triliun.

“Meskipun secara nominal jumlahnya turun, persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB,” ucap Fadli.

Fadli mengingatkan agar pemerintah tidak menutup defisit dengan menciptakan utang baru, dan jangan sampai menggampangkan permasalahan utang tersebut.

Sebagaimana diwartakan, jumlah cadangan devisa menurun 580 juta dolar AS pada akhir November 2017 menjadi 125,97 miliar dolar AS dari 126,55 miliar dolar AS karena pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan penggunaan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman di Jakarta, Jumat (8/12), mengatakan jumlah tersebut cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor atau, 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Dengan jumlah itu cadangan devisa mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” ujarnya.

BI mencatat penurunan cadangan devisa juga dipengaruhi merosotnya penempatan valas perbankan di BI karena kebutuhan pembayaran kewajiban valas penduduk.

Bank sentral mengatakan akan terus menjaga kecukupan cadangan devisa agar mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Hal tersebut, ujar Agusman, didukung oleh kondisi perekonomian domestik yang membaik, kinerja ekspor yang positif, dan perkembangan pasar keuangan global yang kondusif.

sumber: aktual