Kritik Impor Beras, Dirjen Pangan Berkukuh Produksi Padi Cukup


Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto berkukuh produksi padi di lapangan selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena itu, ia mengkritik keputusan impor beras yang dilakukan belakangan.

Produksi padi dan beras yang cukup itu, menurut Gatot, bisa dibuktikan dengan foto open camera yang dilengkapi dengan keterangan titik koordinat berupa garis bujur dan lintang serta tanggal pengambilan foto. Ada pula citra satelit yang bisa memastikan apakah sebuah lokasi panen benar-benar ada atau tidak.



Karena itu pula Gatot meminta sejumlah pihak tidak melulu menyalahkan data terkait dengan produksi pangan. “Sekarang pertanyaannya, kalau kita di pasokan lapangan ada, di panennya ada, dan jumlahnya banyak, kenapa enggak tersedia di pasar?" katanya, Ahad, 21 Januari 2018. "Itu kan berarti ada miss antara produksi dengan pasar, berarti ada hambatan distribusi atau ada yang menggoreng.”

Gatot juga menduga telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan harga pangan kerap meninggi menjelang hari besar keagamaan. Pasalnya, hingga saat ini, produksi padi dan kegiatan panen di Indonesia masih terus berlangsung dan mencukupi.

Kecurigaan Gatot terhadap adanya kemungkinan hambatan distribusi atau pihak-pihak yang sengaja menggoreng isu berkembang ini didasarkan pada kejadian peningkatan harga yang kerap terjadi hampir setiap kali menjelang hari besar keagamaan, yang biasanya konsumsi rakyat memang meningkat. Ia lalu meminta pihak terkait lain bisa lebih bijaksana dalam mengambil jalan keluar dan tidak hanya memikirkan solusi jangka pendek, yang bisa menimbulkan dampak negatif.

Lebih jauh, dengan mulai beroperasinya Satuan Tugas Pangan yang dipimpin Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Gatot berharap masalah yang terjadi selama proses distribusi pangan, termasuk kemungkinan adanya kecurangan pihak tertentu hingga menyebabkan harga meningkat, bisa segera diselesaikan.

Gatot menyebutkan produksi padi yang besar dan kenaikan harga beras merupakan fenomena anomali. "Inilah yang harus dicari. Jangan mengambil solusi yang jangka pendek, yang mendisrupsi sistem produksi pertanian," katanya mengkritik soal kebijakan impor beras itu. (tempo)