Kenapa Susi Pilih Tenggelamkan Kapal Maling Ikan


Sebanyak 363 kapal illegal fishing  sudah ditenggelamkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak kurun waktu 2014 sampai 2017. Jumlah ini akan bertambah karena masih ada 62 kapal yang keputusannya sudah in kracht dari Pengadilan dan siap untuk ditenggelamkan.
Keputusan Susi menenggelamkan kapal memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 ayat (4). Namun, UU juga mengatur jika kapal illegal fishing yang statusnya dirampas dapat dilelang oleh negara. Ini terdapat dalam pasal 76C (ayat) 1 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.
Baca Juga :

Ada 62 Kapal Maling Ikan yang Harusnya Siap Ditenggelamkan
Soal Illegal Fishing, Sikap Susi Tak Goyah
'Kalau Penenggelaman Kapal Dihentikan, Akan Menguntungkan Asing'
Lantas apa alasan Susi lebih memilih menenggelamkan kapal ketimbang dilelang yang hasilnya bisa disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

"Karena dikhawatirkan kapal yang dilelang dibeli lagi pemiliknya lewat tangan. Ini sudah jadi pengetahuan umum," ungkap Dosen Perikanan dan Kelautan dari Universitas Diponegoro Suradi Wijaya Saputra kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (11/1).

 

 
Suradi menjelaskan apa yang dilakukan Susi dengan rutin menenggelamkan kapal illegal fishing sudah benar. Cara yang dilakukan Susi ini dianggap tepat untuk memberikan efek jera. Sedangkan kalau dilelang, dia khawatir praktik illegal fishing justru sulit diberantas karena yang membeli adalah pemilik kapal dengan berbagai modus.
"Ternyata yang beli juga pemiliknya," sebutnya.

Susi Pudjiastuti di konferensi pers KKP 2018  (Foto: Garin Gustavian Irawan/kumparan)
Hal yang sama juga diakui Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa. Pria yang akrab disapa Ota itu menyebut lelang kapal justru tak boleh dibiarkan  karena hanya akan kembali pola yang sama yaitu melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

"Banyak (kasusnya) makanya kita hanya setuju lelang hasil tangkapan ikannya saja," sebutnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menilai kapal eks illegal fishing tak efisien dan kurang cocok digunakan untuk menangkap ikan di Indonesia. 
"Nelayan kita tumbuh dari kehidupan tradisional, dia berangkat dari nenek moyang pelaut, dan dia dari lahir sudah mengenal bentuk kapal seperti itu. Jadi kalau Anda memaksakan kapal itu masuk itu perlu waktu untuk mentranformasi," ujarnya.

Tak hanya itu, Sjarief mengatakan jika kapal-kapal eks illegal fishing tersebut dimanfaatkan kembali maka akan berpotensi menganggu industri perkapalan di dalam negeri. Saat ini industri kapal dalam negeri tengah mengalami pertumbuhan.
"Mestinya iya dong (ganggu), kan sekarang industri dalam kapal kan tumbuh dengan semarak, meskipun tradisional dan tahun pertama kita kesulitan, tapi setelah tahun kedua dan ketiga ini ternyata mereka mampu performance lebih baik, mereka ada harapan untuk tumbuh. Jadi terganggu juga," tuturnya.
BisnisEkonomiIllegal Fishing

KUMPARAN