Impor Beras, Tanda Pemerintah Gagal Swasembada dan Tumpas Mafia Pangan


 Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan patut dipertanyakan. Sebab, lanjut dia, gembar gembor pemerintah soal swasembada pangan hanya isapan jempol belaka.

"Impor itu alat yang harus digunakan dengan sangat hemat dan bijak. Kalau kita masih impor sampai 500 ribu ton artinya swasembada beras tidak tercapai," tandas Ketua DPP Gerindra itu saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (14/01/2018).

Tak hanya itu, menurutnya, kebijakan tersebut juga menandakan bahwa sistem pengawasan dan managemen pengelolaan sektor pangan masih sangat lemah.

"Atau kalau tercapai (swasembada beras) dan harga masih naik, berarti pedagang beras masih saja bisa mainin harga pasar alias pemerintah belum mampu atasi mafia pangan," kata Hekal.

Yang jelas, kata dia, klaim Menteri Pertanian dan kebijakan impor yang dilakukan Mendag sangat membingungkan satu sama lainnya.

"Jadi mana yang benar? Apakah kita memang gak bisa swasembada atau memang pemerintah kalah sama pedagang," sindirnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini pemerintah dalam hal ini Kemendag akan melakukan import beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam. (icl)