Diusung PPP, Djarot-Sihar Setujui 4 Poin Kontrak Politik terkait Islam


PPP akhirnya memutuskan mendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Keputusan ini cukup menuai sorotan karena pengurus PPP Sumut menolak dan saat DPP PPP menawarkan cawagub, ditolak oleh Djarot.

Sekjen DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya memberikan sejumlah kontrak politik untuk pasangan Djarot dan Sihar dalam keputusan itu. Kontrak politik tersebut, kata Arsul, telah disepakati baik oleh pasangan calon maupun PDIP.
SUGGESTED NEWS by Mgid

“Karena ada keberatan dari teman-teman (DPW dan DPC PPP) di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam,” kata Arsul saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).

Arsul menjelaskan, ada gelombang protes yang sempat muncul di DPW PPP Sumatera Utara soal opsi mendukung Djarot-Sihar. Untuk meyakinkan seluruh kader, dibuatlah kontrak politik yang akhirnya disepakati oleh Djarot dan Sihar.

“Tapi pada akhirnya kami putuskan dan kami sudah sampaikan keputusan DPP untuk mempertimbangkan dan memberi dukungan untuk Djarot dan Sihar. Karena tanpa PPP pasangan ini enggak bisa maju,” papar Arsul.

“Kami juga sampaikan ke Pak Sihar karena kebetulan nonmuslim dan dikeberati (keberatan) teman-teman PPP di sana meskipun non, tapi nanti silaturahmi dengan muslim lebih baik atau setidaknya baik,” tutupnya.

Berikut 4 poin kesepakatan kontrak politik antara PPP dengan PDIP atas dukungan yang diberikan PPP ke Djarot dan Sihar:

1. Djarot dan Sihar akan mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas.

Tahun lalu PPP mendistribusikan lebih dari 50.000 Al Quran di luar Pulau Jawa.

2. PPP minta agar mengalokasikan lebih besar lagi dan secara khusus di APBD nanti kalau mereka yang menjadi gubernur dan wagub, untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan ponpes yang ada di sana.

3. Djarot dan Sihar diminta agar mendorong lahirnya peraturan daerah melarang atau membatasi peredaran miras di wilayah Sumut.

4. Selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan. [opini-bangsa.com / kumparan]