Gagal Sejahterakan Pekerja, Menaker Malah Nyanyi-Nyanyi


Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai bahwa 2017 merupakan tahun di mana pemerintahan Jokowi-JK gagal mensejahterakan kaum buruh.

Said pun menguraikan enam indikator yang menggambarkan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan buruh. Berikut adalah enam indikator tersebut sebagaimana tertulis dalam siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (31/12).

1. Turunnya daya beli

Said mengatakan, upah murah kaum buruh tidak dapat dilepaskan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ia bahkan menyebut PP ini sebagai aturan yang sangat memanjakan investor.

“Kenyataannya, sepanjang 2015 Pemerintah lebih memilih menggenjot pembangunan infrastruktur ketimbang mensejahterakan kaum buruh,” kata Said.

Akibatnya, tingkat daya beli masyarakat pun menurun pada tahun ini. Hal ini menjadi fakta bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi.

“Karena tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli, maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi,” tegasnya.

2. Ribuan Orang di-PHK

Sepanjang tahun 2017, KSPI mencatat, sedikitnya 50 ribu orang pekerja kehilangan pekerjaan. Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah penutupan ritel 7-eleven.

Selain itu, KSPI juga memprediksi adanya PHK di ritel lainnya, seperti Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop, dan beberapa industri yang lainnya dengan cara menutup beberapa gerai di satu daerah tapi dipindahkan ke daerah lain hanya dibentuk satu gerai.

“Selain itu, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga terjadi PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting,” kata Said.

Sebelumnya, gelombang PHK sendiri sudah terjadi sejak 2015 lalu, dan dilanjutkan dengan gelombang PHK dalam kurun waktu Januari hingga April 2016.

Said beranggapan bahwa gelombang PHK yang terjadi sangat erat dengan tingkat konsumsi masyarakat. Ia menegaskan, perusahaan tidak akan menuai banyak untung jika pemerintah masih ngotot menerapkan PP 78/2015, yang justru membuat konsumsi buruh, sebagai mayoritas dari masyarakat, tidak dapat dikatakan bagus.

“Karena tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli, maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi. Itulah yang menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran pada sektor ritel sepanjang tahun 2017,” jelas Said.

3. TKA Unskill Merajalela

Merebaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi hal yang ironis bagi KSPI. Terlebih TKA yang ada di Indonesia justru didominasi oleh tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus (Unskill).

Bagi Said, hal ini sangatlah lucu lantaran di tengah daya beli turun dan gelombang PHK terjadi dimana-mana, TKA seperti diberi karpet merah untuk bekerja di negeri ini.

“Akibatnya para pekerja Indonesia seperti tersisihkan. Lapangan pekerjaan yang semestinya bisa menyerap tenaga kerja, tidak terjadi. Tentu saja, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kaum buruh Indonesia,” ucapnya.

4. Harga Melambung Tinggi

KSPI mencatat, sepanjang 2017 harga kebutuhan masyarakat masih melambung tinggi akbat pemerintah menyerahkan harga-harga pada mekanisme pasar.

“Seharusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar masyaraka, bukannya menyerahkan pada mekanisme pasar,” tegas Said.

Beberapa harga yang baik adalah tabung gas 3 kg, tarif dasar listrik hingga bahan bakar minyak (BBM). Khusus untuk dua yang disebutkan terakhir, subsidinya telah dicabut oleh pemerintah.

“Mayoritas buruh adalah pengguna sepeda motor. Karena premium langka, akibatnya buruh beralih ke pertalite. Hal ini menyebabkan pengeluaran buruh untuk membeli BBM semakin tinggi,” jelas Said.

5. Gagalnya Tax Amnesty

KSPI menilai Tax amnesty merupakan sebuah kegagalan. Hal ini terbukti dengan target penerimaan pajak yang tidak terpenuhi.

Bahkan utang pemerintah makin menggunung saat ini.

“Akibat pengelolaan pajak yang tidak tepat, pemerintah tidak cukup memiliki uang untuk memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Bahkan banyak dilakukan pencabutan subsidi, yang itu merugikan rakyat kecil,” papar Said.

6. Minimnya Kebebasan Berserikat

Pada indikator terakhir, KSPI menilai bahwa kasus union busting masih sering terjadi. Masalah terbaru adalah kriminalisasi yang menimpa Ketua Umum dan Sekjen Serikat Pekerja (SP) Danamon.

“Oleh karena itu buruh berpendapat sebaiknya Menteri Ketenagakerjaan mundur. Daripada menyanyikan lagu bento di acaranya mensesneg, sebaiknya Pak Hanif membuat grup band daripada menjadi Menaker,” tutup Said.

Sumber: Eramuslim