Skip to main content

Terlalu Sering Berhutang Pada China, Sri Lanka Tergadaikan


Dakwah Media - Sri Lanka saat ini tengah mengalami masalah keuangan, setelah lebih dari satu dekade menyerap pinjaman dalam jumlah besar dari luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam sekala besar. Kebanyakan infrastruktur yang dibangun belum juga menghasilkan imbal hasil yang memadai. 

Saat ini negara tersebut tengah berjuang untuk membayar utang yang diserapnya untuk pembangunan tersebut. Pemerintah Sri Lanka juga tengah mencari jalan keluar lain untuk membayar utang.

Salah satu jalan keluar yang mungkin ditempuh adalah dengan menawarkan debt for equity swaps atau menukar utang menjadi aset kepada pihak China.

Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe baru saja mengajukan proposal kepada Duta Besar China untuk Srilanka, Yi Xianliang terkait rencana tersebut.

Pihak China ditawarkan hak pengelolaan atas sejumlah infrastruktur terbesar yang ada di Sri Lanka termasuk Mattala International Airport dan porsi pengelolaan Hambatota deep sea port sebagai ganti atas pembayaran utang oleh Sri Lanka.

Respons China terhadap penawaran tersebut dipublikasikan hari ini lewat harian Colombo's Sunday Times. Dalam responsnya, pihak China mengatakan, "kami tidak tertarik".

"Ini tidak dimungkinkan menurut hukum di China," kata Duta Besar China untuk Sri Lanka, Yi Xianliang seperti dikutip detikFinance dari Forbes, Selasa (10/1/2017).

Namun demikian, pihak China menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kerja sama penuh dan penawaran tersebut masih mungkin direalisasikan melalui investor dengan perjanjian komersial yang tepat.

Poin Kunci: Bila Pemerintah China tidak menyetujui penawaran debt equity swap tersebut, mereka bisa mengerahkan perusahaan China untuk mengambil alih proyek-proyek yang ada di Sri Lanka.

IZP, sebuah Perusahaan teknologi dan informasi China, telah mengambil langkah maju dengan mengajukan diri sebagai pembeli potensial atas Mattala International Airport.

Namun demikian, hal tersebut bukan perkara mudah. Masalahnya, baik baki Sri Lanka maupun para investor, banyak proyek-proyek besar akan menghabiskan uang dengan sangat cepat sehingga dipertanyakan apakah dapat menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

Keraguan tersebut cukup beralasan. Karena, Mattala International Airport saat ini hanya melayani dua penerbangan per hari. Mambuatnya lebih seperti bandara paling kosong yang ada di planet ini.

Sementara Hambantota port juga memiliki keterbatasan pelayanan karena jalan raya yang terhubung dengan kawasan pelabuhan ini terlihat nyaris tak dilewati kendaraan.

Namun demikian, harapan yang ada belum sepenuhnya hilang. Meskipun Pemerintah China menolak penawaran debt for equity swap, partisipasi China pada pengembangan infrastruktur di Sri Lanka sepertinya baru saja dimulai.

Colombo Port City baru saja mendapat lampu hijau sekali lagi. Dan baru saja pekan lalu, pihak China mengajukan pembebasan 15.000 hektar tanah di Hambantota untuk membangun sebuah kawasan ekonomi raksasa yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja.

Yang terakhir ini sepertinya sejalan dengan rencana asli yang disampaikan untuk kawasan Hambantota.

"Jika kamu berencana mengembangkan pelabuhan, kamu perlu membangun industri di sekitar pelabuhan untuk meningkatkan nilai tambah atas pelabuhan itu sendiri," kata Deshal de Mel, senior economist Hayleys Plc di Colombo.

Saat ini kondisi utang Sri Lanka sangat mengkhawatirkan. Negara ini memiliki utang luar negeri mencapai US$ 58,3 miliar dan 95,4% dari seluruh pendapatan negaranya dipergunakan untuk membayar utang.

Artinya, dari setiap US$ 1.000 pendapatan negara, hanya US$ 4,6 saja yang dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. [dc]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…