Skip to main content

Temuan Mencengangkan Kasus STIP Jakarta


Dakwah Media - Fakta mencengangkan soal kasus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta ditemukan Tim investigasi internal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ada galian 3 meter di wilayah kampus. Diduga kuat, galian tersebut digunakan untuk melintasi ke barak taruna tingkat II.

Kepala BPSDMP Kemenhub Wahju Satrio Utomo (Tommy) menyampaikan, dari hasil investigasi terungkap bawah para taruna tingkat satu ini melewati jalur-jalur ilegal sebelum sampai ke barak taruna tingkat II. Mereka melewati jalur tikus dan mendekati pagar pembatas antar asrama.

”Dia melewati pagar yang digali di bawahnya. Ada galian 3 meter,” ujarnya usai pengarahan pada pengelola sekolah, dosen dan taruna di sekolah Perhubungan di Jakarta, kemarin (13/1).

Berhasil melewati pagar pembatas, Alm Amirullah Adityas Putra dan lima rekannya langsung menuju ke kamar 205.

Dan kemudian, di situlah terjadi pemukulan terhadap enam taruna tingkat I yang dilakukan oleh 4 taruna tingkat II.

Proses hukum aksi kekerasan berujung maut ini telah diserahkan sepenuhnya pada pihak berwajib. Kemenhub akan mendukung penuh bila pihak kepolisian memerlukan keterangan dan alat bukti.

Di samping itu, pihaknya melalui sidang dewan kehormatan taruna telah memutuskan untuk memecat taruna tingkat II yang terbukti melakukan pemukulan.

Selain itu, pihaknya akan menghilangkan penyebutan istilah senior dan junior di dalam sekolah. Istilah diganti dengan sebutan kakak kelas dan adik kelas. Hal itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan antartaruna untuk saling melindungi.

Sementara itu, buntut dari aksi kekerasan berujung maut di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menghentikan dua kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan drumband dan pedang pora dihentikan hingga waktu yang tidak ditentukan.

Penghentian ini dilakukan setelah merujuk pada hasil investigasi tim internal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Terungkap, bahwa dua kegiatan tersebut menjadi pemicu kekerasan yang terjadi pada enam taruna tingkat satu di STIP yang berada di Marunda itu. Bahkan, hingga menewaskan Amirullah Adityas Putra.

”Kami akan menghentikan seluruh kegiatan pelatihan drumband di STIP sampai iklimnya kondusif,” tegas Budi Karya.

Dia menjelaskan, dari hasil investigasi diperoleh kesimpulan bahwa kedua kegiatan tersebut berpeluang menimbulkan kekerasan di kampus.

Yakni melalui perpeloncoan dari senior pada junior. Kasus STIP sendiri ternyata bermula dari kegiatan ektrakurikuler drumband.

”Para taruna harus rela kegiatan ini dihilangkan. Ini adalah suatu proses dimana kita mengedukasi. Ke depannya, diharapkan bisa memagari dan membentengi para taruna dari perbuatan-perbuatan tersebut,” ungkap menteri yang akrab disapa BKS ini.

Ke depan, BKS berencana mengganti kegiatan tersebut dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kasih sayang antar taruna. Seperti yang dilaksanakan di sekolah Perhubungan yang ada Semarang dan Surabaya.

”Di sana sikap seperti itu relatif tidak ada. Apa yang dilakukan di sana adalah melakukan kegiatan kesenian, kegiatan masyarakat, yang bisa memberikan pola pikir yang lain. Seperti naik gunung, atau kemah. Jadi intinya adalah, tidak membuat suatu kegiatan yang membuat mereka berkompetisi tidak sehat,” urainya.

Selain itu, untuk menghilangkan kesempatan pertemuan taruna junior dan senior, diputuskan juga memindahkan kampus pendidikan taruna tingkat I.

Mereka akan dipindah dari STIP Jakarta Utara ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang ada di Mauk, Tangerang.

”Kami juga minta pengawasan lebih ketat. Tidak hanya yang ada di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus,” ujarnya.

Sebagai bentuk peningkatan pengawasan, para kepala sekolah harus bertempat tinggal di area kampus. Kemenhub akan memberikan fasilitas pendukung untuk mereka. [jpnn]

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…