Skip to main content

Tanggapan Ketua BE Kornas BKLDK Atas Nota Kesepahaman BEM SI dengan Pemerintah


Dakwah Media - Aksi protes mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI ( Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) terhadap terhadap kebijakan zalim pemerintah yang menaikan BBM, TDL dan Tarif Biaya STNK + BPKB berakhir mengecewakan. Pasalnya BEM SI membuat nota kesepahaman dengan pemerintah, intinya mendukung kebijakan zalim tersebut dengan syarat manfaatnya dirasakan oleh rakyat.

BEM SI mungkin lupa, kebijakan pemerintah yang membebani rakyat dengan menjadikan rakyat sebagai sapi perahan, mustahil mendatangkan keuntungan bagi rakyat. Menaikan BBM, TDL dan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah mengurus negeri ini. Demi menambah pendapatan negara, pemerintah rela mengorbankan rakyatnya.

Seharusnya pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari potensi kekayaan alam, laut, tambang dan energi Indonesia yang selama ini banyak dikelola oleh asing.

Di Indonesia ada 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok: (1) Super Major: terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% Indonesia; (2) Major; terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%; (3) Perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.

Sebagai contoh, menurut Direktur Eksekutif Masyarakat Batubara Indonesia Singgih Widagdo, di sektor migas, penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal (Kompas.com 25/5/2011)

Walhasil, kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai oleh asing.Mereka semua adalah perusahaan multinasional asing dan berwatak kapitalis tulen. Wajar jika negeri yang berlimpah-ruah dengan minyak dan gas ini ’meradang’ tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik. Semuanya dijual keluar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut.

Lebih tidak masuk akal lagi adalah, pemerintah tetap menaikan harga BBM disaat harga minyak dunia mulai turun 4 % (Sindonews.com 10/01/17).

Jika semua potensi kekayaan alam Indonesia itu dinasionalisasi, maka pendapatan negara akan surplus. Sehingga rakyat tidak perlu lagi dibebani pajak dan kenaikan BBM, TDL dan lainnya untuk menutupi kekurangan APBN.

Namun pengambilalihan sumber daya alam yang dikelola asing akan sulit dilakukan selama sistem demokrasi yang digunakan. Karena kebebasan membuat aturanlah, lahir UU Migas No. 22 tahun 2001  dan UU No.1 Thn 1967 – Penanaman Modal Asing yang menguntungkan asing.

Lain halnya jika sistem Islam (Khilafah) yang diterapkan, setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak boleh dirubah oleh manusia. Sehingga tidak mudah disalah gunakan oleh oknum pemerintah demi kepentingan pribadi, kelompok apalagi asing. Keharaman memberikan sumber daya alam ke asing berdasarkan hadist Nabi SAW “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) atas tiga hal: air, padang dan api. Harganya pun haram. (HR Ibn Majah). Maka sampai kapanpun aturan yang bersumber dari hadist ini tidak bisa dirubah.

Maka saya serukan kepada BEM SI dan seluruh mahasiswa, tetap fokus menghilangkan kebijakan zalim pemerintah. Dan hendaklah menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan dan penerapan aturan Islam sebagai tujuan perjuangan, agar Islam benar-benar akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu’alam

Ketua BE Kornas BKLDK

Ali Baharsyah

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…