Skip to main content

Tahun Penderitaan Rakyat, Dijalankannya Kebijakan "Vampir" Ekonomi Demi Dapatkan Untung Besar


Pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk membayar utang yang pemerintah yang besar, khususnya yang ditumpuk dalam dua tahun teralhir. Sisa dari penghisapan darah rakyat itu digunakan sebagai dana infrastruktur bancakan oligarki penguasa.

Kebijakan 'vampir' ekonomi mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah jokowi mengingat untuk merealisasikan ambisi besar pemerintah untuk bangun infrastruktur yang dibagikan kepada kroni pemerintahan. Sementara rendahnya penerimaan pajak akibat korupsi, rendahnya pendapatan negara akibat dicuri oleh asing, dan kotornya praktek pengelolaa cukai, akan diatasi oleh pemerintah dengan menghisap rakyat dan bangsa Indonesia.

Cara menjalankan model ekonomi 'vampir' ini di antaranya adalah :

  1. Menaikkan harga BBM, TDL, jalan tol, transportasi darat  seperti kereta api, transportasi laut dan udara.
  2. Menaikkan pajak, cukai dan biaya administrasi pajak kendaraan bermotor STNK, BPKB, dan biaya asminstrasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
  3. Memajaki harta/aset, tabungan masyarakat, deposito, dengan cara mengorek tabungan dan deposito yang ada di bank bank.
  4. Menaikkan biaya pendidikan, kesehatan, tarif asuransi BPJS dan layanan publik lainnya secara diam diam.
  5. Menerapkan suku bunga tinggi atas kredit masyarakat, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit UKM dll.
Kebijakan kebijakan tersebut diatas pada intinya adalah upaya mengeruk keuangan masyarakat untuk membiayai oligarki kekuasaan pemerintah yang tengah sekarat akibat turunnya harga minyak dan komoditas lainnya di pasar keuangan global.

Kebijakan vampir ekonomi ini sebagian besar akan mengenai masyarakat lapisan bawah, sementara lapirlsan atas sudah diberikan tax amnesty. Demikian juga perusahaan perusahaan asing sudah diberikan relaksasi melalui kebijakan izin ekspor bahan mentah mineral dan batubara agar mereka dapat mengeruk kekayaan Indonesia sampai habis.

Untuk mengawal kebijakan 'vampir' ekonomi ini maka pemerintah telah menggunakan aparat hukum untuk membungkam suara kritis. Pemerintah akan bersikap dan bertindak fasis dalam rangka mengontrol opini, di mana hanya ada satu pendapat yang benar yakni pendapat pemerintah, sementara suara kritis rakyat adalah hoax, palsu dan fitnah.


Penulis merupakan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 


Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…