Header Ads

Tahun Penderitaan Rakyat, Dijalankannya Kebijakan "Vampir" Ekonomi Demi Dapatkan Untung Besar


Pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk membayar utang yang pemerintah yang besar, khususnya yang ditumpuk dalam dua tahun teralhir. Sisa dari penghisapan darah rakyat itu digunakan sebagai dana infrastruktur bancakan oligarki penguasa.

Kebijakan 'vampir' ekonomi mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah jokowi mengingat untuk merealisasikan ambisi besar pemerintah untuk bangun infrastruktur yang dibagikan kepada kroni pemerintahan. Sementara rendahnya penerimaan pajak akibat korupsi, rendahnya pendapatan negara akibat dicuri oleh asing, dan kotornya praktek pengelolaa cukai, akan diatasi oleh pemerintah dengan menghisap rakyat dan bangsa Indonesia.

Cara menjalankan model ekonomi 'vampir' ini di antaranya adalah :

  1. Menaikkan harga BBM, TDL, jalan tol, transportasi darat  seperti kereta api, transportasi laut dan udara.
  2. Menaikkan pajak, cukai dan biaya administrasi pajak kendaraan bermotor STNK, BPKB, dan biaya asminstrasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
  3. Memajaki harta/aset, tabungan masyarakat, deposito, dengan cara mengorek tabungan dan deposito yang ada di bank bank.
  4. Menaikkan biaya pendidikan, kesehatan, tarif asuransi BPJS dan layanan publik lainnya secara diam diam.
  5. Menerapkan suku bunga tinggi atas kredit masyarakat, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit UKM dll.
Kebijakan kebijakan tersebut diatas pada intinya adalah upaya mengeruk keuangan masyarakat untuk membiayai oligarki kekuasaan pemerintah yang tengah sekarat akibat turunnya harga minyak dan komoditas lainnya di pasar keuangan global.

Kebijakan vampir ekonomi ini sebagian besar akan mengenai masyarakat lapisan bawah, sementara lapirlsan atas sudah diberikan tax amnesty. Demikian juga perusahaan perusahaan asing sudah diberikan relaksasi melalui kebijakan izin ekspor bahan mentah mineral dan batubara agar mereka dapat mengeruk kekayaan Indonesia sampai habis.

Untuk mengawal kebijakan 'vampir' ekonomi ini maka pemerintah telah menggunakan aparat hukum untuk membungkam suara kritis. Pemerintah akan bersikap dan bertindak fasis dalam rangka mengontrol opini, di mana hanya ada satu pendapat yang benar yakni pendapat pemerintah, sementara suara kritis rakyat adalah hoax, palsu dan fitnah.


Penulis merupakan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) 


Powered by Blogger.