Skip to main content

Rezim Jokowi-JK Ibarat Vampir, Rajin Kuras Uang Rakyat


Lantaran kerap menghisap uang rakyat, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dianggap seperti vampir, makhluk yang menghisap darah manusia.

Diketahui, salah satu kebijakan pemerintah yang membebani rakyat kecil adalah wacana naiknya pajak biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mencapai hingga tiga kali lipat.

"‎Negara ini menjadi vampir, sudah beberapa bulan belakangan negara ini menghisap duit rakyat terus," kata Advokat Prorakyat Riesqi Rahmadiansyah‎ di Kantor FITRA, Mampang Prapatan IV, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

"Kita masih mengingat bagaimana peraturan tax amnesty begitu dikeluarkan, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016," imbuhnya.

Dia menilai PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah hanya tulisan hiasan.

"Setiap PP biasanya enggak diterapkan, contoh paling simple, PP PNBP itu kita bayar goceng (Rp5.000), tapi kalau kita bayar goceng biasanya enggak dilayani," tuturnya.

Kemudian kata dia, masyarakat akan membayar pajak lebih dari yang ditentukan dalam PP itu kepada biro-biro pengurusan STNK. "‎Kalau ditulis Rp300 ribu, saya yakin mereka bayar di atas Rp300 ribu," ungkapnya.

‎Lagipula lanjut dia, jaminan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB untuk peningkatan pelayanan tersebut juga tidak logis. "Tapi pelayanan tidak naik, tapi harga naik, apa alasan logis?" tuturnya.

Pada kenyataannya sambung dia, kepolisian menjadi lembaga paling korup dengan suapnya berdasarkan survei. Dan sudah menjadi rahasia umum, banyak pungutan liar (pungli) yang diambil pihak kepolisian ketika masyarakat mengurus surat-surat kendaraan bermotor.

"Berbanding terbalik dengan kebijakan Jokowi dengan saber punglinya. Ini (kenaikkan harga surat kendaraan bermotor) jadi ladang pungli," pungkasnya.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…