Skip to main content

Rakyat Mengamati Pidato Anda, Bu Mega!


Dakwah Media - Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-44 PDIP adalah pidato terburuk yang pernah disampaikan oleh seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Begitu kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (11/1). "Pidato itu sangat jauh dari sikap kenegarawanan, sarkastis, dan penuh sinisme, bahkan mengarahkan terjadinya perpecahan bangsa," ujarnya. Doli menyebut, pidato itu menunjukkan bahwa Megawati ikut larut kepada kepentingan kelompok tertentu yang ingin membuat jarak dan menebar kebencian terhadap Islam. (http://politik.rmol.co/read/2017/01/11/275905/Pidato-Megawati-Sarkas,-Sinis,-Dan-Mengarah-Ke-Perpecahan-Bangsa-)

Komentar :

Sangat ironis, seseorang yang membanggakan demokrasi dan kebebasan berpendapat telah menyampaikan sinyal intoleransi terhadap Islam, yang tidak akan menimbulkan harmonisasi di tengah masyarakat, justru perpecahan dipraktekkan elit politik itu sendiri. di tengah menguatnya gerakan anti Islam ini, yang terjadi membuat banyak pihak yang tertarik untuk lebih belajar tentang Islam, dan banyak di antara mereka yang kemudian memeluk agama Islam. Selain politik penuh kebencian yang ada di negara demokrasi, dalam beberapa tahun terakhir dirasakan umat sebuah gerakan opini yang sangat terorganisir yang mensponsori dan mendanai sikap anti kebangkitan Islam politik.

Sebagai muslimah, kami, juga hendaknya Anda menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan nyawa perjuangan. Sebagai muslimah, kami meyakini fakta bahwa Kapitalisme global, nilai-nilai liberal sekular dan kebijakan-kebijakan luar negeri kolonial Barat adalah penyebab terbesar atas ketidakstabilan, kekacauan dan ketidakamanan di dunia muslim, termasuk Indonesia. Maka intervensi Barat di negeri ini harus dihapus total. 

Kami paham makna pidato yang tersirat Anda, dan kami tegaskan bukan Islam Politik yang menyebabkan kematian ratusan ribu warga sipil dalam bencana perang dan kehancuran Afganistan, Irak dan Pakistan; atau yang melakukan penculikan rahasia, penahanan dan penyiksaan dalam Perang Melawan Teror. Namun, pemerintah kolonial Baratlah yang melakukannya. Bukan Islam Politik yang mengesahkan penggunaan uranium terdeplesi (depleted uranium) terhadap penduduk Irak, tetapi para pemerintahan sekularlah yang melakukannya. Bukan Islam Politik yang membuat Indonesia dirundung krisis, bukan Islam politik yang membuat miskin negara-negara di dunia dan menyebabkan krisis ekonomi global, tetapi Kapitalismelah biang keladinya.

Kami sampaikan dan kami kabarkan, pelaksanaan syariah, jihad dan Khilafah adalah ancaman bagi hegemoni budaya global dan hegemoni fisik mereka untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka. Pendirian Khilafah akan menjadi berita besar yang akan mengakhiri kontrol mutlak, eksploitasi dan campur tangan mereka di dunia Muslim. Ini berarti berakhirnya kekuasaan rezim-rezim diktator yang berkuasa saat ini di wilayah tersebut yang tunduk pada kepentingan dan perintah dari kekuatan asing daripada tulus melayani kepentingan umat Islam. Hal ini akan menimbulkan munculnya sebuah negara yang akan mencari jalur independen daripada harus bersikap tunduk pada kolonial Barat dan pendudukan serta mengakhiri penghisapan sumberdaya tanah kaum Muslim. Kemunculan negara ini (Khilafah) akan menantang negara-negara Barat karena akan menjadi pemimpin politik dan ekonomi di dunia, mencabut penderitaan dan menghapus kemiskinan yang disebabkan Kapitalisme global dan menunjukkan kepada dunia penghargaan sejati atas kehidupan manusia, keadilan dan hak-hak manusia.

Kaum Muslim tidak boleh menerima atau mendukung cerita palsu bahwa karena ada sebagian individu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak bersalah maka Islam merupakan ancaman terbesar bagi keamanan atau stabilitas global. Sebaliknya, apa yang perlu disorot adalah bahwa tindakan tersebut hanyalah tanggapan atas penaklukan politik atau ekonomi yang dilakukan baik oleh pemerintahan Barat maupun Muslim, di samping tindakan agresi dan pendudukan tanah Muslim oleh kekuatan asing. Hal ini telah menjadi kebijakan luar negeri Barat, juga kebijakan para penguasa tiran di dunia Muslim yang menyokong mereka.

Perang Melawan Teror telah mengungkap wajah demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan adanya penculikan, penahanan rahasia dan penyiksaan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasional. Sistem ini telah membuang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip seperti habeas corpus, peradilan yang adil dan terbuka, supremasi hukum dan privasi individu untuk keuntungan politik. Sistem ini telah menjadi ciri penindasan dengan pelanggaran seperti di Abu Ghraib, Guantanamo, rendisi (penyerahan atas orang atau benda kepada musuh, penerj.) yang dilakukan secara luar biasa, seperti penyiksaan sadis atas Dr Aafia.

Dunia telah melihat seperti apa sebenarnya demokrasi Barat-suatu juara ketidakadilan dan pemimpin teror yang telah menebar kekacauan dan kesengsaraan di seluruh dunia serta menaburkan kematian dan perusakan atas kemanusiaan. Di negara-negara Barat, larangan niqab, jilbab dan menara mesjid, di samping serangan terhadap al-Quran, telah menggambarkan kegagalan demokrasi untuk mengakomodasi hak-hak kaum minoritas beragama.

Kapitalisme telah berjudi dengan keuangan negara, yang menyebabkan krisis ekonomi global, dan diperparah oleh kemiskinan dunia. Sistem ekonominya yang berdasarkan riba dan privatisasi sumberdaya publik telah memberi makan kaum kaya dan membuat lapar kaum miskin. Kapitalisme telah memungkinkan pasar bebas membeli rasa hormat dari diri seorang perempuan, yang memungkinkan eksploitasi tubuhnya pada iklan, hiburan dan industri seks. Semua itu ditandai dengan kebebasan berekspresi dan kepemilikan dan dilakukan atas nama mengamankan keuntungan. Kebebasan pribadi dan kebebasan seksual telah menolak budaya sopan-santun individualistik, memuaskan diri serta melahirkan perilaku yang tak bertanggung jawab yang telah menyebabkan mewabahnya kerusakan keluarga, alkoholisme, penyalahgunaan obat, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran Lansia dalam masyarakat Barat. Jelas bahwa kebebasan, demokrasi dan Kapitalisme tidak pernah bisa membawa kemajuan, martabat, keadilan dan kemakmuran yang benar bagi umat manusia.

Berbeda dengan ideologi kapitalis yang mengejar laba, sistem Islam diterapkan oleh Khalifah didasarkan pada ketulusan untuk menjaga kebutuhan warganya dan peduli bagi kesejahteraan umat manusia. Sistem ini akan berdiri sebagai penghalang dan penantang global terhadap kebijakan luar negeri kolonial yang eksploitatif dari negara-negara kapitalis Barat yang telah menebarkan ketidakstabilan dan ketidakamanan di seluruh dunia. Sistem ini akan menghapus semua belenggu penjajahan dan pendudukan dari negeri-negeri Muslim dan menerapkan hukum Islam yang konsisten dengan kepercayaan rakyat daripada pemaksaan budaya impor yang asing yang telah menyebabkan kemarahan di kawasan ini. Selain itu, Khilafah-dengan kewenangan ada di tangan rakyat-memiliki penguasa terpilih, penegakan hukum, peradilan yang independen serta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan dan akan menjadi kekuatan stabilisasi untuk kaum muslim dunia. Sistem ini akan menggantikan pemerintahan yang tidak representatif dan tidak akuntabel. Selain itu, sistem Islam menyediakan berbagai jalur di mana individu dapat mengekspresikan kritik atau ketidakpuasan pada tindakan penguasa, menghilangkan ketidakstabilan yang disebabkan oleh penindasan brutal karena perbedaan pendapat politik dengan rezim muslim saat ini.

Oleh: Ainun Dawaun Nufus (MHTI Kab. Kediri)

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…