Skip to main content

PW Muhammadiyah Jabar Klarifikasi Pernyataan Humas Polda Jabar


wartaktual.info -- Perwakilan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Barat membantah telah mengecam tidakan anarkis FPI (Front Pembela Islam). PW Muhammadiyah Jabar mengklarifikasi berita yang bersumber dari Humas Polda Jabar dengan berjudul "Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat Mengecam Tindakan Anarkhis FPI". PW Muhammadiyah menyatakan berita tersebut tidak benar.

Baca Juga : Parah!!! Humas Polda Jabar Catut Nama PWM Muhammadiyah Untuk Bikin Opinikan Negatif FPI

"PW Muhammadiyah Jabar tidak pernah mengecam tindakan FPI tersebut, bahkan mendukung langkah-langkah yang dilakukan dalam konteks da'wah amar ma'ruf nahi munkar," kata Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat HM Rizal Fadillah yang Republika.co.id terima, Jumat (14/1).

Rizal menyayangkan pihak-pihak yang telah membuat berita bohong dan memutarbalikkan fakta dari keadaan yang sebenarnya. Rizal juga meminta Humas Polda Jawa Barat menghapus berita tersebut dari konten pemberitaannya.

Rizal mengatakan PW Muhammadiyah Jabar juga mengecam tindakan anarkhis LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang telah memicu dan mengganggu kondusivitas kehidupan masyarakat Jawa Barat. PW Muhammadiyah pun mendesak Kapolda Jawa Barat untuk bersikap lebih bijak. Dan tidak membuat nuansa adu domba antar warga masyarakat. "Melayani dan mengayomi, bukan membuat langkah yang bernuansa adu domba antar warga masyarakat Jawa Barat," kata Rizal. 

Sebelumnya, kericuhan terjadi antara dua massa yang mengawal pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat, Kamis (12/1). Kericuhan ini mengakibatkan kantor LSM GMBI di Ciampea, Bogor dibakar. 

Sumber : Republika

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…