Skip to main content

Presiden-Menkeu tak Tau Usulan Kenaikan Biaya STNK 300%, Tokoh Islam: Usulan Iblis dari Neraka?


Tokoh Islam KH Tengku Zulkarnain menyampaikan kegeramannya terkait aksi “saling lempar” antara Presiden, Kapolri, DPR, dan Menkeu terkait keputusan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB kendaraan bermotor.

“Kenaikan biaya STNK sampai 300% bukan usulan siapa-siapa. Jadi usulan iblis dari neraka kah? Baru zaman ini mengalami hal seperti ini. Oh Tuhanku,” tulis Ustad Tengku di akun Twitter ‏@UstadTengku.

Ustad Tengku pun berharap pejabat berwenang terkait STNK dan BPKB untuk melapor terlebih dahulu ke Presiden. “Kami ingin tahu saja yang menaikkan 300 persen siapa? Semestinya tidak sampai presiden menanyakan. Pejabat berwenang lapor dulu ke Presiden…,” saran ‏@UstadTengku.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara 2 hingga 3 kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada tanggal 6 Januari 2017.

Pihak DPR akan segera memanggil Menkeu terkait kenaikan tarif STNK dan BPKB itu. Di sisi lain, Kapolri Tito Karnavian menyatakan usulan kenaikan tarif STNK dan BPKB bukan dari Polri. “Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK,” kata Tito (04/01).

Pada hari yang sama Rabu (4/1/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, kenaikan tarif ini bukanlah merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.

Ironisnya, pada Kamis (05/01), Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif STNK dan BPKB itu. Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

Popular posts from this blog

Soal Ormas Asing, Pakar Hukum: Panglima TNI Imbau Untuk Waspada, Pemerintah Kok Malah Seperti ini?

Portaldunia.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk mencabut pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 yang membolehkan warga negara asing (WNA) mendirikan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah harus cabut pasal yang mengatur WNA bisa bikin ormas di Indonesia," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis kepada SiNDOnews, Sabtu (17/12/2016).

Margarito menilai, pasal yang mengatur WNA bisa mendirikan ormas bertentangan dengan semangat melindugi negara dari hegemoni asing.

Padahal, kata dia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di berbagai kesempatan selalu mengedepankan semangat untuk melindungi masyarakat.

"Panglima TNI selalu imbau kita untuk waspada. Pemerintah kok malah buat peraturan seperti ini," ucap Margarito.

Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. PP tersebut membolehkan warga negara asing mendirikan ormas…

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Keterlaluan! Panji Hitam yang Dimuliakan di Aksi 212 Malah Dijadikan Barang Bukti Teroris

Setelah Umat Islam mulai mengenal dan mencintai bendera Islam Al Liwa (bendera putih tulisan tauhid hitam) dan Ar Rayah (panji hitam tulisan tauhid putih), Polisi kembali memainkan dapur opininya untuk memonsterisasi bendera mulia ini.

Sebagaimana dilansir detikNews hari ini 15/12, Kadiv Humas Polri Irjen Rafli Amar melakukan jumpa pers untuk menunjukkan barang bukti teroris#BomPanci di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Di antara barang bukti itu ada senapan angin, pisau, mandau, celurit, rice cooker, tabung reaksi, dan bendera Ar Rayah.

Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Bendera Ar Royah dimasukan sebagai barang bukti kegiatan teror? Sebagaimana dulu polisi juga pernah memasukkan Al Quran dan Kitab Tafsir sebagai barang bukti teroris.

Tujuan yang pasti dari semua itu adalah monsterisasi simbol-simbol Islam. Sungguh ini merupakan penghinaan yang keji dan keterlaluan.
Ketahuilah Pak Polisi, apapun tenden…

Waspadalah, yang suruh-suruh membubarkan Ormas Islam itu Faham Komunis dan Agen Aseng

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, pernyataan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari yang meminta dirinya keluar dari Indonesia jika tidak percaya proses hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dirinya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI.

"Pantas saja politisi PDIP Eva Sundari meminta saya keluar dari Indonesia, karena saya dan FPI sangat anti komunis sehingga menjadi musuh besar PKI. Sekarang ini banyak tokoh dan partai telah disusupi faham komunis atau PKI,” kata Habib Rizieq Shihab dalam pernyataan resminya di web pribadinya, Jumat (9/12/2016).

Agen Asing

Sementara Juru Bicara FPI Munarman mengatakan, umat Islam harus mengetahui sosok Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari yang kerap menyerukan pembubaran ormas Islam seperti FPI, serta mendesak Kemenkominfo untuk menutup situs-situs Islam.

“Hati-hati dengan Eva Sundari itu, dia di bawah kendali warga asing. Dia menyusup ke partai nasionalis agar samarannya se…